OPINI DR Andi Purwono :Tantangan Diplomasi ASEAN

Oleh DR. Andi Purwono

Dosen FISIP dan WR I Unwahas Semarang

PERHIMPUNAN Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) akan genap berusia 54 tahun besok 8 Agustus 2021. Stabilitas kawasan dan pertumbuhan ekonomi menjadi prestasi membanggakan yang diraih selama ini. Meski demikian, saat ini sejumlah tantangan berat menghadang termasuk gelombang pandemi yang belum berhenti.

Kedekatan geografis, saling ketergantungan, dan homogenitas sebagaimana disebutkan dalam studi klasik Bruce Russet (1967) sebagai pendorong organisasi kawasan seringkali harus berhadapan dengan dinamika zaman.

Setidaknya tiga tantangan besar ini dihadapi ASEAN tahun ini yakni sengketa Laut Tiongkok Selatan (LTS), pretorianisme Myanmar dan penanganan pandemi. Ketiganya juga memunculkan kritik akan peran ASEAN.
Pertama, terkait LTS beberapa negara seperti Filipina, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Vietnam berebut wilayah dengan Tiongkok. Selain itu, ASEAN juga seakan terjebak di tengah rivalitas Amerika dan Tiongkok dalam upaya mereka memperebutkan pengaruh di kawasan.

Beberapa insiden dengan kapal Tiongkok juga terjadi. Tiongkok sendiri tidak mengakui keputusan mahkamah arbitrase internasional 2016 yang membatalkan klaim Beijing bahwa kedaulatan wilayahnya membentang di sebagian besar wilayah LTS.

Rivalitas

Terkait rivalitas Tiongkok-Amerika, kedua negara saling tuduh masing-masing pihak sengaja membuat provokasi. Diplomasi tekanan (coercive diplomacy) dengan parade kapal perang (gun boat diplomacy) dipertontonkan. Tiongkok meningkatkan jumlah patroli dan latihan militernya tahun ini sementara Amerika mengerahkan kapal perangnya.

Kedua, dampak kudeta militer Myanmar cukup kompleks termasuk kritik terhadap cara ASEAN (Asean Way) dan prinsip non-intervensi yang dianggap tidak mujarab mengatasi krisis. KTT ASEAN 25 April lalu di Jakarta telah menghasilkan konsensus

. Junta militer mengatakan bahwa cara terbaik untuk memulihkan demokrasi adalah dengan menjalankan lima janji yang mereka rilis tak lama setelah kudeta. Sebagian besar janji itu sudah terealisasi termasuk membentuk komisi pemilihan umum baru, untuk menggelar pemilu ulang.

Ketiga, tantangan pandemi covid- 19. Kasus pertama dan kematian pertama covid di luar Tiongkok ditemukan di ASEAN. Sejak Maret 2020, semua Negara ASEAN juga terpapar pandemi. Saat ini bahkan semua tengah berjuang menghadapi gelombang ketiga Covid-19 yaitu varian delta. Akibatnya dampak sosial ekonomi hingga tekanan politik dirasakan.

Kesatuan dan Sentralitas

Menghadapi tantangan yang demikian berat, maka sejumlah solusi harus dicari. Pertama, kesatuan dan sentralitas ASEAN harus dikuatkan implementasinya. Sebagaimana dikemukakan Menlu RI Retno P. Marsudi, sentralitas ini penting dalam menghadapi tantangan dan menggali potensi kerja sama demi mewujudkan komunitas ASEAN, serta mencapai visi ASEAN 2025.

Menhan Filipina menyampaikan kritik bahwa visi Sentralitas ASEAN memang ada, tetapi implementasinya dipertanyakan. Karenanya ASEAN harus bisa menjadi organisasi regional yang memperkuat dan mengefisienkan diplomasi (Evans dan Wilson: 1992:341)

Kedua, selain anggota bersatu untuk mempertahankan status quo, ASEAN juga perlu tegas bersuara menentang militerisasi agresif di LTS. Dalam Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN Jumat, 27 Juni 2020, pemimpin ASEAN bersuara bulat menyatakan Konvensi PBB tentang Hukum Laut tahun 1982 atau UNCLOS menjadi dasar hak berdaulat untuk menolak klaim Cina atas hampir seluruh perairan di LTS.

Ketiga, kombinasi konsensus ASEAN dan pelibatan aktor global lain dibutuhkan menyikapi dampak kudeta Myanmar. Implementasi lima konsensus KTT perlu dikuatkan dengan mempertemukan kembali kedua pihak. Selain itu pelibatan konstruktif kekuatan lain terutama PBB dan Tiongkok sangat dibutuhkan..
Penanganan Pandemi

Keempat, terkait diplomasi penanganan pandemi koordinasi lintas pilar dalam implementasi ASEAN Comprehensive Recovery Framework (ACRF) hasil KTT ASEAN ke-36 pada 26 Juni 2020 harus dikongkritkan. Lima strategi harus dijalankan yaitu meningkatkan sistem kesehatan, memperkuat ketahanan manusia, memaksimalkan potensi pasar intra ASEAN, mempercepat digitalisasi yang inklusif, serta maju menuju masa depan yang tangguh dan berkelanjutan.

Di bidang HAM, Dewan Masyarakat Pilar Polkam (APSC) juga harus mendukung peran ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) di ACRF untuk mengarusutamakan hak asasi manusia. Pemberantasan terorisme juga tidak boleh diabaikan dengan terus mengimplementasikan Bali Work Plan 2019-2025.

Terakhir, menggandeng mitra ASEAN merupakan salah satu solusi. Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) dan posisi strategis kawasan ASEAN+3 sebagai kekuatan ekonomi dunia dioptimalkan perannya.

Sebagai contoh dalam pertemuan tingkat menteri luar negeri ASEAN Plus Three (+3) bersama Tiongkok, Jepang dan Korea Selatan pada Selasa (3/8/2021), Indonesia mendorong pembentukan mekanisme kesehatan regional dan mengharapkan kontribusi negara Plus Three dalam riset, pengembangan dan produksi vaksin di ASEAN. Kita berharap, 18 pertemuan diplomasi yang dilakukan antara negara ASEAN maupun dengan mitra dialog menjelang 8 Agustus 2021 ini mampu menghadirkan solusi yang pasti. (*)

Baca juga: OPINI Ridwan : Kelangkaan Kontainer Ekspor

Baca juga: OPINI DR Aji Sofanudin : Pusat Riset Pesantren

Baca juga: OPINI Tasroh : Awas Limbah Medis Covid-19

Baca juga: OPINI Haris Zaky Mubarak : PPKM dan Urgensi Ketahanan Sosial