Bersitegang Soal PPKM Level 4, Kades Maki-maki Kapolsek Bawa-bawa Nama Anggota Dewan

Wajar kalau konstituen menyebut nama saya, karena Kapolsek sikapnya over acting," kata Darul.  

Ketua Komisi I DPRD Sumenep ini meminta Kapolsek Masalembu bertindak adil dalam penegakan aturan PPKM.

Sebab, dia mengklaim ada kegiatan yang melanggar prokes dibiarkan saja.

Kades Sukajeruk Sapuri ketika dikonfirmasi melalui telepon seluler tidak merespons.

Sekretaris Desa Sukajeruk Ahmad Soleh ketika menuturkan, pihak keluarga pemilik hajatan pernikahan sudah menjelaskan bahwa saat acara tidak akan ada kerumunan dan akan mematuhi prokes.

Undangan juga hanya terbatas kepada kerabat.

"Di acara hanya mengundang kerabat dan diisi dengan pembacaan salawat barzanji. Tidak ada keramaian dan hiburan," kata Ahmad Soleh.

Namun, penjelasan tersebut disebut tidak diterima oleh Kapolsek Masalembu, dan mendesak agar resepsi pernikahan tidak digelar.

Akibatnya, terjadi adu mulut antara Kades Sukajeruk dengan Kapolsek.

Tindakan Kapolsek dianggap berlebihan dengan melarang resepsi pernikahan.

Baca juga: BSI Catat Pembiayaan UMKM Meningkat di Tengah Pandemi

Baca juga: Tak Ingin Hilangkan Tradisi, Pemkab Batang Gelar Penjamasan Tombak Abirawa Dengan Prokes Ketat

Baca juga: Video Bupati Pekalongan Sampaikan Raperda Pengelolaan Keuangan Daerah

"Peristiwa itu sebagai akumulasi dari rangkaian peristiwa sebelumnya, berkaitan dengan penanganan Covid-19 di Masalembu," kata Soleh.

Peristiwa yang dimaksud Soleh yakni, ada warga meninggal karena Covid-19 di Masalembu.

Namun, tidak ada satupun anggota Satgas Covid-19 yang datang mengurus jenazahnya.

Akhirnya, aparat desa yang menangani sendiri dengan alat kesehatan seadanya.

"Waktu ada warga mati karena Covid-19, ke mana Satgas? Tapi, ketika ada hajatan warga mereka tiba-tiba melarang. Ini tindakan keterlaluan," klaim Soleh. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Bentak Kapolsek, Kades: Saya Pejabat Politik, Melaksanakan Perintah Anggota DPRD Sumenep"