Berita Viral
Biaya Umrah Jadi Rp 60 Juta dan Ada Syarat Tak Masuk Akal dari Arab Saudi, Apa Upaya Pemerintah?
sosiasi penyelenggara umrah dan haji memperkirakan kebijakan Arab Saudi akan mengerek biaya umrah dua kali lipat
lihat foto
TRIBUNJATENG.COM - Impian umat muslim Indonesia pergi ke Mekah menjalankan ibadah Umroh terkendala.
Selain biaya yang mahal, persyaratan lain juga dinilai kurang masuk akal.
Kini masyarakat hanya berharap pemerintah bisa memberikan jalan keluar.
Kementerian Agama menyoroti sejumlah kebijakan Arab Saudi mengenai pembukaan umrah mulai 9 Agustus 2021, yang disebut asosiasi umrah dan haji sebagai "kurang masuk akal".
Sejauh ini, Indonesia menjadi salah satu negara berstatus ditangguhkan untuk melakukan perjalanan langsung ke Arab Saudi di tengah angka kasus Covid-19 dan kematian yang masih tinggi.
Baca juga: Selain Mal, Ini Aktivitas dan Lokasi Publik yang Juga Pakai Sertifikat Vaksin Covid-19
Baca juga: Kesaksian Warga Afghanistan: Taliban Ambil Paksa Gadis Muda dan Janda dari Rumah Penduduk
Asosiasi penyelenggara umrah dan haji memperkirakan kebijakan Arab Saudi akan mengerek biaya umrah dua kali lipat, dan ini sangat tergantung dari hasil lobi Pemerintah Indonesia.
Seperti apa syarat umrah dari Arab Saudi?
Pemerintah Arab Saudi menerima permintaan umrah bagi seluruh dunia mulai Senin, 9 Agustus 2021.
Pemerintah mengatakan akan meningkatkan kapasitas umrah hingga 2 juta per bulan dari sebelumnya hanya 60.000 kunjungan per bulan.
Dalam keterangan lain yang diterima Kementerian Agama, ketentuan calon jemaah umrah sembilan negara yaitu India, Pakistan, Mesir, Turki, Argentina, Brasil, Afrika Selatan, Lebanon, termasuk Indonesia harus menjalani karantina 14 hari di negara ketiga sebelum tiba di Arab Saudi.
Selain itu, Arab Saudi hanya menerima jemaah yang sudah mendapat vaksin Pfizer, Moderna, AstraZeneca, dan Johnson&Johnson.
Bagi jemaah yang sudah memperoleh vaksin dari China diwajibkan mendapat suntikan booster satu dosis dari Pfizer, Moderna, AstraZeneca, atau Johnson&Johnson.
Vaksin Sinovac yang paling dominan yang didapat masyarakat Indonesia.
Apa yang diupayakan Pemerintah Indonesia?
Berdasarkan kebijakan umrah itu, pihak Kementerian Agama menyambangi Duta Besar Arab Saudi di Jakarta, seperti dilaporkan Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Nur Arifin.
