Breaking News:

DPRD Jateng

Ketua Komisi B DPRD Jateng Usul Gabah Hasil Panen Diserap Bulog

Ketua Komisi B DPRD Provinsi Jateng, Sumanto menilai selama ini pendapatan petani belum membaik, sejak zaman penjajahan Cultuurstelsel.

Penulis: m zaenal arifin | Editor: Daniel Ari Purnomo
Humas DPRD Jateng
Ketua Komisi B DPRD Jateng, Sumanto. 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - DPRD Provinsi Jateng membahas upaya penguatan sektor pertanian dalam Dialog Parlemen dengan tema "Strategi Penanganan Pupuk Langka & Kesejahteraan Petani" di Gedung Berlian, DPRD Jateng, Jumat (18/8/2021).

Dalam dialog itu, Ketua Komisi B DPRD Provinsi Jateng, Sumanto menilai selama ini pendapatan petani belum membaik, sejak zaman penjajahan Cultuurstelsel hingga masa kemerdekaan.

"Coba bandingkan dengan pendapatan buruh dalam UMR yang setiap tahun naik, pendapatan petani cenderung tetap," kata Sumanto.

Tak hanya itu saja, persoalan subsidi pupuk juga dinilainya belum bisa meringankan beban petani tiap tahunnya. Bahkan, terjadi ketidakcocokan antara data pemerintah terkait subsidi pupuk dengan realisasi di lapangan.

"Data pemerintah katanya cukup tapi di lapangan berbeda dan masih banyak kekurangan karena banyak orang yang bermain. Saya usul yang disubsidi bukan pupuknya tapi gabah hasil panennya dibeli oleh Bulog dengan HPP pemerintah," ucap Legislator PDI Perjuangan itu.

Sementara, Kasi Pupuk dan Pembiayaan Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jateng, Asil Tri Yuniati mengatakan salah satu tujuan subsidi pupuk adalah menghindari gejolak harga pupuk. Hal itu merupakan salah satu dukungan pemerintah untuk meringankan beban petani.

Ia juga menjelaskan, menurut aturan, petani yang berhak mendapatkan pupuk subsidi adalah petani yang bergabung di kelompok tani dan menyusun Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) pada tahun sebelumnya.

Dan, lanjutnya, penyusunan RDKK itu sudah menggunakan sistem elektronik yang dipandu para penyuluh pertanian.

"Upaya pengalihan subsidi pupuk sudah pernah ditanyakan ke Pemerintah Pusat. Ada 2 alasan yang dipertimbangkan, pertama karena banyaknya petani secara nasional sejumlah 16,6 juta petani dan yang kedua karena selisih pupuk subsidi dan non subsidi sangat jauh," paparnya.

Dilihat dari tinjauan akademisi, Profesor Sony Heru Priyanto, penyusunan RDKK tersebut seharusnya real time dan bukan disusun pada tahun sebelumnya. Karena, data pertanian itu dapat berubah setiap saat. Dalam hal digitalisasi data memang sudah keharusan, namun data tersebut harus memuat informasi yang real time.

"Terkait usulan pengalihan subsidi pupuk ke subsidi pasca panen, saya sangat mendukung dan harga yang diterima oleh petani bukan hanya harga wajar tapi harus harga makmur. Karena, rata-rata Negara yang makmur harga pangannya mahal," ujarnya. (Nal)

Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved