Wonosobo Hebat
Selamat Datang di Superhub Pemkab Wonosobo

Berita Banjarnegara

Kini Jadi Tersangka KPK, Ini Deretan Kontroversi Bupati Banjarnegara, Slip Gajinya Pernah Viral

Sebelum foto Budhi sedang tiduran di sebuah jalan viral, pada awal Oktober 2019, Budhi sudah lebih dulu menjadi perbincangan publik

Editor: muslimah
kolase tribunnews/Instagram @kabupatenbanjarnegara
Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono dan slip gajinya 

TRIBUNJATENG.COM - Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono selama ini dikenal memiliki banyak kontroversi.

Diantaranya mengizinkan hajatan saat pandemi corona, tidur di tengah jalan hingga mengungkap gaji bupati.

Kini, Pak Budi ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Baca juga: Alasan Pria Ini lebih Memilih Vaksin Sinovac, Sempat Membuat Rekan-rekannya Terkejut

Baca juga: Status Asli Pegawai Kelurahan Pembobol Data Aplikasi Peduli Lindungi, Ini Cerita Lurah Kapuk Muara

Ia diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi terkait pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten Banjarnegara tahun 2017-2018.

Ia juga langsung ditahan oleh KPK di rutan KPK pada Kavling C1 untuk kepentingan penyidikan selama 20 hari ke depan.

Penahanan itu terhitung sejak tanggal 3 hingga 22 September 2021.

Sebelum menjadi tersangka KPK, dalam beberapa bulan terakhir, Budhi sering menjadi perbincangan publik lantaran pernyataannya yang menimbulkan kontroversi. 

Namun, ternyata bukan hanya dalam beberapa waktu terakhir Budhi menjadi kontroversei.

Jauh sebelum ini, Budhi juga pernah melakukan tindakan yang akhirnya menyita perhatian banyak pihak. Apa saja? 

Sebut Luhut Menteri Penjahit

Pada akhir Agustus 2021, Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono pernah menyebut Menteri Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan InvestasiLuhut Binsar Pandjaitan sebagai Menteri Penjahit.

Hal itu disampaikan Budhi saat wawancara doorstop dalam sebuah acara.

Potongan video wawancara itu pun viral di media sosial.

Dalam video berdurasi 1 menit 26 detik tersebut, Budi sedang menjelaskan perkembangan kasus Covid-19 di Banjarnegara.

"Alhamdulillah Banjarnegara (awalnya) BOR-nya 99 persen, terus turunlah PPKM darurat. Saya baca aturannya sesuai perintah Pak Presiden yang langsung ditindaklanjuti Menteri Dalam Negeri dan dilaksanakan pada waktu rapat bersama menteri siapa itu, penjahit atau apa lah, (yang) orang Batak itu," ujar Budhi.

Sumber: Kompas.com
Halaman 1 dari 4
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved