Covid-19 Membaik, Pengusaha Berharap Pelonggaran Aktivitas Bisnis

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Pelaku usaha mendorong kembali dilakukan pelonggaran berbagai aktivitas bisnis, di tengah kondisi pandemi covid-19 yang berangsur membaik dalam beberapa waktu terakhir.

Seperti diketahui, di tengah pandemi covid-19, pemerintah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Sebagian besar wilayah diketahui menerapkan PPKM level 3 dan 4 dengan pembatasan yang ketat.

Sebelumnya pemerintah telah memberikan pelonggaran pada sektor pusat belanja dan restoran. Hal itupun dinilai mampu meningkatkan gairah dunia usaha.

"Pelonggaran ini tentu akan menggairahkan berbagai sektor usaha, dan memiliki multi efek kepada sektor-sektor lain," ujar Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippindo) DKI Jakarta, Sarman Simanjorang, saat dihubungi Kontan.co.id, Minggu (5/9).

Selain itu, menurut dia, pelonggaran juga akan mendorong tingkat konsumsi rumah tangga. Sehingga ke depan juga akan memberikan efek ungkit pada pertumbuhan ekonomi.

Sarman meminta pelonggaran juga diberikan kepada perkantoran non-esensial dan kritikal. Antara lain dengan kembali menerapkan bekerja di kantor (WFO) sebanyak 25-50 persen dari kapasitas. "Jika ini dibuka tentu akan menambah kunjungan ke mal, restoran, dan kafe," ungkapnya.

Selain sektor tersebut, membaiknya tren kasus konfirmasi covid-19 juga diharapkan memberikan pelonggaran pada sektor lain, terutama pada sektor pariwisata dan hiburan.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran. Menurut dia, sektor tersebut telah tutup sejak awal pandemi lalu.

"Tentu kami berharap ada pelonggaran, karena situasinya di bisnis itu tidak mudah diminta tutup terus," jelasnya.

Beban berat

Ia menyebut, pelaku usaha wisata dan hiburan menanggung beban berat akibat kondisi tersebut. Pelaku usaha pun mendukung berbagai upaya untuk mencegah kembali terjadinya lonjakan kasus.

Yusran sempat mengungkapkan, sejauh ini dunia usaha harus berjuang sendiri memikirkan para pekerjanya. “Pemerintah buat kebijakan, tetapi yang berdarah-darah kita pelaku usaha, termasuk di pusat perbelanjaan,” tukasnya.

Ia menyebut, pemerintah seharusnya berkontribusi lebih kepada pengusaha yang berjuang membuka lapangan pekerjaan. Ia menilai, pembebasan PPN 10 persen atas sewa ruko di pasar atau mal bukan jalan keluar.

“Itu hanya sebagian kecil. Sedangkan biaya pekerja tidak tercover, padahal aktivitas usaha kami sedang dihentikan,” lanjutnya.

Yusran meminta pemerintah memikirkan pengeluaran-pengeluaran dunia usaha yang besar agar tidak banyak pengusaha gulung tikar.