Cegah Peredaran Rokok Ilegal, Bupati Kudus Hartopo Keliling Sosialisasi Cukai ke 60 Desa

TRIBUNJATENG.COM, KUDUS - Cegah peredaran rokok ilegal, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus menggelar sosialisasi ke 60 desa tentang ketentuan perundang-undangan bidang cukai.

Pelaksanaan dimulai pada dua desa yakni Desa Bakalankrapyak dan Prambatan Lor, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus, Selasa (9/7/2021).

Rencananya sosialisasi akan berakhir di Desa Mlati Kidul dan Wergu Wetan, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, pada hari Kamis (16/12/2021).

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kudus, Dwi Yusi Sasepti mengatakan, tujuan sosialisasi terkait cukai ke desa-desa untuk mencegah rokok ilegal tanpa pita cukai.

Baca juga: Video Satpam Pabrik di Semarang Meninggal Posisi Sujud Saat Sholat

Baca juga: Amalan yang Dikerjakan di Bulan Safar, Sering Disebut Bulan Sial, Ini Faktanya dalam Islam

Baca juga: 26 Rumah di Ngemplak Simongan Dibongkar Satpol PP Kota Semarang

Sehingga warga masyarakat bisa membedakan perbedaan antara rokok ilegal dan legal.

"Tujuan sosialisasi ini untuk memberikan informsi kepada masyarakat sehingga dapat mencegah peredaran rokok ilegal," ujar dia, dalam sosialisasi di Balai Desa Bakalankrapyak, Selasa (7/9/2021).

Pihaknya mengundang sedikitnya 40 orang warga masyarakat, perangkat desa dan sebagainya untuk terlibat dalam pemberantasan rokok ilegal.

"Pembicaranya dari Forkopimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah) dan Bea Cukai," jelas dia.

‎Kegiatan sosialisasi itu merupakan hasil dari perubahan ketentuan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang tidak bisa dialokasikan untuk infrastruktur.

Hal itu sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 206/PMK.07/2020 yang mengatur 50 persen alokasi DBHCHT untuk bidang kesejahteraan masyarakat, 25 persen bidang kesehatan dan 25 persen bidang penegakan hukum.

Bupati Kudus, HM Hartopo mengatakan, perubahan PMK itu membuat alokasi sebesar Rp 203 miliar pada tahun 2021 tidak semuanya terserap.

Maka pihaknya mengambil langkah kongkrit untuk pengoptimalan penggunaan DBHCHT 2021.

"‎Yang tadinya dialokasikan untuk infrastruktur penanganan pasca banjir, kami alihkan ke pos-pos sesuai ketentuan yang sudah ditetapkan dalam PMK," kata Hartopo, saat ditemui pada sosialisasi di Balai Desa Bakalankrapyak, Selasa (7/9/2021).

‎Menurut Hartopo, penggunaan DBHCHT disesuaikan dengan karakteristik daerah masing-masing.

Kota Kretek, akan memprioritaskan pada bisa kesehatan untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional terutama peningkatan kuantitas dan kualitas layanan kesehatan serta pemulihan perekonomian daerah.