Breaking News:

Berita Pendidikan

Ada Kampus di Jateng Terang-terangan Menolak Calon Mahasiswa Penerima KIP Kuliah

Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah VI mengungkapkan ada sejumlah perguruan tinggi di Jawa Tengah yang menolak mahasisa penerima KIP-K

Penulis: mamdukh adi priyanto | Editor: Catur waskito Edy
TribunJateng.com/Mamdukh Adi Priyanto
Sekretaris LLDIKTI Wilayah VI, Dr Lukman 

TRIBUNJATENG.COM,SEMARANG -- Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah VI mengungkapkan ada sejumlah perguruan tinggi di Jawa Tengah yang menolak secara terang-terangan calon mahasiswa penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K).

Kondisi tersebut tentu merugikan calon mahasiswa yang berprestasi namun memiliki permasalahan finansial sehingga tidak dapat mengakses kampus impiannya.

"Ada perguruan tinggi yang menolak terang terangan karena tidak mau rugi. Prodi tertentu tidak menerima KIP-K karena tekor, rugi banyak. Kalau seperti itu perguruan tinggi tidak peduli dengan sekitarnya," kata Sekretaris LLDIKTI Wilayah VI, Dr Lukman saat sosialisasi beasiswa KIP-K secara daring, Senin (13/9/2021).

Padahal, semua anak negeri ini berhak atas pendidikan berkualitas.

Program studi yang mahal dan prestisius biasanya tidak menerima calon mahasiswa penerima beasiswa ini.

Salah satu alasannya karena biaya kuliah di prodi lebih dari Rp 2,4 juta atau melebihi besaran beasiswa yang diberikan. Oleh karena itu ada perubahan skema besaran.

"Ada perubahan skema KIP Kuliah pada 2021 ini. Awalnya rata-rata besaran uang kuliah sama rata Rp 2,4 juta persemester kini diubah maksimal Rp 12 juta tergantung akreditasi prodi pada universitas peserta," jelasnya.

Untuk prodi berakreditasi A peserta akan mendapatkan bantuan biaya pendidikan maksimal Rp 12 juta persemester. Prodi akreditasi B maksimal Rp 4 juta dan prodi akreditasi C maksimal Rp 2,4 juta.

Tidak hanya biaya pendidikan, penerima beasiswa KIP-K juga mendapatkan biaya hidup. Perubahan skema juga terjadi pada biaya hidup selama kuliah.

Awalnya pada 2020, biaya hidup disamakan sebesar Rp 700 perbulan, kini dibagi menjadi lima kategori. Daerah klaster satu mendapatkan Rp 800 ribu, klaster dua Rp 950 ribu, klaster tiga Rp 1,1 juta, klaster empat Rp 1,250 juta, klaster lima Rp 1,4 juta.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved