Tak Gantikan Uang Kartal, Bank Indonesia Terus Lakukan Riset Penerbitan Rupiah Digital

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA -- Bank Indonesia (BI) memiliki asa untuk menerbitkan rupiah digital atau central bank digital currency (CBDC), guna memfasilitasi akselerasi ekonomi digital dalam negeri.
Direktur Eksekutif, Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengatakan, hingga kini BI terus melakukan riset mendalam terkait dengan penerapan CBDC.

Meski demikian, bila nantinya CBDC ini rampung dan mulai diterbitkan, menurut dia, keberadaannya tak akan menggantikan posisi uang kartal. “Ini tidak jadi substitusi dari uang kartal. Ini hanya komplemen,” tegasnya, Senin (13/9).

Menurut dia, dengan adanya rupiah digital nantinya akan memudahkan masyarakat. Apalagi, zaman berkembang, digitalisasi makin marak, sehingga masyarakat memiliki preferensi membayar non-tunai (cashless).

“Sekarang kita lihat saja, anak-anak milenial dan bahkan kita makin sedikit membawa uang tunai di dompet. Semua mengandalkan pembayaran digital dari gadget,” tuturnya.

Nah, bila nantinya rupiah digital itu dikembangkan, Erwin membayangkan adanya efisiensi ekonomi dan bahkan ini akan membawa dampak yang positif bagi pertumbuhan ekonomi. Sayangnya, hingga kini bank sentral masih belum bisa mengkonfirmasi kapan CBDC akan diluncurkan.

Menanggapi hal itu, Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI, Teuku Riefky mengapresiasi upaya ini, mengingat digitalisasi memang berkembang pesat, termasuk dalam sistem pembayaran.

Hanya saja, ia melihat belum adanya urgensi dalam menerapkan CBDC dalam waktu dekat. “Memang saat ini belum terlalu urgent, melihat BI secara keseluruhan masih banyak tantangan yang dihadapi dalam waktu dekat,” ujarnya, kepada Kontan.co.id, Senin (13/9).

Menurut dia, tantangan yang saat ini dihadapi adalah pemulihan ekonomi yang masih belum maksimal, dan satu di antaranya ditunjukkan dari tingkat inflasi yang rendah dan masih berada di bawah kisaran sasaran bank sentral.

Selain itu, Riefky menyatakan, tantangan juga datang dari kemungkinan normalisasi kebijakan moneter (tapering off) bank sentral Amerika Serikat (AS) The Federal Reserve (The Fed) yang menimbulkan ketidakpastian di pasar keuangan, di mana hal itu juga harus menjadi perhatian lebih BI.

BI juga sudah memegang komitmen untuk kembali membantu pemerintah dalam hal pembiayaan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di 2022, dengan kebijakan yang lebih dikenal dengan burden sharing.

“Jadi, memang CBDC penting dikembangkan, tetapi BI juga harus menyusun skala prioritas. BI bisa memasukkan agenda CBDC ini, tetapi tidak menjadi prioritas. Fokus terkait pemulihan ekonomi, burden sharing, tapering off, serta krisis lain harus jadi prioritas,” tandasnya.

Waktu ideal

Riefky menyebut, waktu yang lebih ideal untuk implementasi CBDC ini adalah saat permintaan sudah mulai pulih, alias sudah terlihat adanya peningkatan inflasi serta ancaman taper tantrum mereda.

Dia menambahkan, hal itu juga harus dibarengi dengan kesiapan dari berbagai pihak, yaitu BI dengan otoritas terkait dan juga kesiapan masyarakat dalam menggunakan rupiah digital.

Pertama, dari BI dan otoritas terkait, harus siap membangun infrastruktur dan ekosistem pembayaran digital yang mumpuni. Dalam hal ini, terkait dengan pemerataan teknologi digital, sehingga CBDC bisa digunakan oleh seluruh rakyat Indonesia.