Kendal Beribadat

DPRD Kendal Gelar Rapat Paripurna Penyampaian 11 Raperda

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kendal menggelar Rapat Paripurna penyampaian tentang 11 Rancangan Peraturan Daerah.

Editor: abduh imanulhaq
IST
Bupati Kendal Dico M Ganinduto B.Sc, dan Ketua DPRD Kendal Muhammad Makmun S.H.I. 

TRIBUNJATENG.COM, KENDAL - DPRD Kabupaten Kendal menggelar Rapat Paripurna penyampaian tentang 11 Rancangan Peraturan Daerah, Jumat (8/10/2021), di ruang rapat Paripurna DPRD Kendal.

Hadir Bupati Dico M Ganinduto B.Sc, Ketua DPRD Kendal Muhammad Makmun S.H.I., para Wakil Ketua DPRD Kendal, dan anggota DPRD Kendal serta para Kepala OPD Kendal.

Muhammad Makmun, S.H.I., mengatakan peraturan daerah adalah penjabaran lebih lanjut mengenai peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.

Peraturan daerah memiliki kedudukan strategis karena berlandaskan konsitusi yang diatur dalam Pasal 18 ayat 6 Undang-undang Dasar 1945.

Selain sebagai penjabaran peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, peraturan daerah merupakan instrumen hukum yang dibuat oleh pemerintah daerah.

"Hal tersebut untuk menyelenggarakan kewenangan dalam mewujudkan otonomi yang dimiliki. Peraturan daerah memiliki berbagai fungsi, seperti sebagai instrument kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan pembantuan sesuai Undang-Undang Dasar RI 1945 dan Undang-undang Pemerintah Daerah," tambah Muhammad Makmun.

Lanjut Ketua DPRD Kendal, Peraturan Daerah adalah merupakan peraturan pelaksanaan dari perundang-undang yang lebih tinggi. Dimana peraturan daerah tunduk pada ketentuan tata urutan perundang-undangan.

Sebagai penampungan kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah, meskipun tetap dalam koridor NKRI yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang RI 1945.

Sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan Daerah dalam proses Pembentukan peraturan daerah, Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis.

"Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud dapat dilakukan melalui public hearing atau dalam tingkat pembahasan. Perlu disadari bersama bahwa hakekat demokrasi adalah diberikannya ruang dan waktu kepada masyarakat (publik) untuk turut serta dalam proses penyelenggaraan pemerintah Negara/Daerah, termasuk dalam pembentukan peraturan daerah," terang Ketua DPRD Kendal.

Oleh karena itu, menurut Makmun, pembentukan peraturan daerah atau pelaksana legislasi di daerah bukan sepenuhnya menjadi kewenangan dan tanggungjawab dari Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah saja, namun juga menjadi tanggungjawab masyarakat untuk ikut berperan serta dalam proses pembentukan peraturan daerah.

"Tanpa Adanya keterlibatan masyarakat dalam pembuatan peraturan perundang-undangan di daerah khususnya peraturan dareah, maka mustahil peraturan daerah tersebut dapat diterima dan dilaksanakan dengan baik," tuturnya.

Kesebelas (11) Raperda tersebut yang disampaikan berasal dari Prakarsa DPRD ada enam (6) Raperda, dan lima (5) Raperda dari Bupati Kendal.

Ketua DPRD Kendal Muhammad Makmun, menyampaikan Enam Raperda Prakarsa dari Dewan, diantaranya adalah Raperda tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Kendal, Raperda tentang Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, Raperda tentang Pencegahan dan peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan dan Pemukiman Kawasan Kumuh di kabupaten Kendal, Raperda tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Kendal, Raperda tentang Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Kendal, dan Raperda tentang Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkotika.

Sedangkan dalam Rapat Paripurna, Bupati Kendal Dico M Ganinduto menyampaikan lima Raperda, diantaranya pertama adalah Raperda tentang Pembentukan Dana Cadangan Penyelengaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024. Kedua, Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kendal kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirto Panguripan. Ketiga, Raperda tentang Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha Kendal.

"Keempat, Raperda Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal, dan yang kelima adalah Raperda tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Kendal," terang Bupati Dico.

Sedangkan untuk penyempurnaan materi lainnya sebagaimana diatur dalam Raperda, Bupati Dico meminta agar segera dibahas lebih lanjut dalam rapat panitia khusus dan dapat disetujui bersama dalam waktu tidak terlalu lama.

"Semoga Allah Subkhanahu Wata’ala, senantiasa memberikan bimbingan, petunjuk dan meridhoi setiap niat baik kita dalam mewujudkan Kendal Handal, Unggul, Makmur dan Berkeadilan," tutup Bupati Kendal dalam penyampaiannya.

Kemudian acara itu dilanjutkan dengan penyerahan Raperda dari DPRD Kendal kepada Bupati Kendal, dan penyerahan Raperda dari Bupati Kendal kepada DPRD Kendal. (*)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved