Breaking News:

Kendal Beribadat

DPRD Kendal Gelar Rapat Paripurna Penyampaian 11 Raperda

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kendal menggelar Rapat Paripurna penyampaian tentang 11 Rancangan Peraturan Daerah.

Editor: abduh imanulhaq
IST
Bupati Kendal Dico M Ganinduto B.Sc, dan Ketua DPRD Kendal Muhammad Makmun S.H.I. 

TRIBUNJATENG.COM, KENDAL - DPRD Kabupaten Kendal menggelar Rapat Paripurna penyampaian tentang 11 Rancangan Peraturan Daerah, Jumat (8/10/2021), di ruang rapat Paripurna DPRD Kendal.

Hadir Bupati Dico M Ganinduto B.Sc, Ketua DPRD Kendal Muhammad Makmun S.H.I., para Wakil Ketua DPRD Kendal, dan anggota DPRD Kendal serta para Kepala OPD Kendal.

Muhammad Makmun, S.H.I., mengatakan peraturan daerah adalah penjabaran lebih lanjut mengenai peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.

Peraturan daerah memiliki kedudukan strategis karena berlandaskan konsitusi yang diatur dalam Pasal 18 ayat 6 Undang-undang Dasar 1945.

Selain sebagai penjabaran peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, peraturan daerah merupakan instrumen hukum yang dibuat oleh pemerintah daerah.

"Hal tersebut untuk menyelenggarakan kewenangan dalam mewujudkan otonomi yang dimiliki. Peraturan daerah memiliki berbagai fungsi, seperti sebagai instrument kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan pembantuan sesuai Undang-Undang Dasar RI 1945 dan Undang-undang Pemerintah Daerah," tambah Muhammad Makmun.

Lanjut Ketua DPRD Kendal, Peraturan Daerah adalah merupakan peraturan pelaksanaan dari perundang-undang yang lebih tinggi. Dimana peraturan daerah tunduk pada ketentuan tata urutan perundang-undangan.

Sebagai penampungan kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah, meskipun tetap dalam koridor NKRI yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang RI 1945.

Sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan Daerah dalam proses Pembentukan peraturan daerah, Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis.

"Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud dapat dilakukan melalui public hearing atau dalam tingkat pembahasan. Perlu disadari bersama bahwa hakekat demokrasi adalah diberikannya ruang dan waktu kepada masyarakat (publik) untuk turut serta dalam proses penyelenggaraan pemerintah Negara/Daerah, termasuk dalam pembentukan peraturan daerah," terang Ketua DPRD Kendal.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved