Bupati Tika Siapkan Program Cekatan: Tahun Depan Transfer Daerah ke Kendal Dipotong Rp189 Miliar

TRIBUNJATENG.COM, KENDAL - Pemkab Kendal bersiap melakukan sejumlah langkah penyesuaian berkaitan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.

Pada 2026, TKD ke Kendal dipotong sebesar Rp189 miliar, sehingga perlu penyesuaian untuk program pembangunan Kendal ke depan.

Bupati Kendal, Dyah Kartika Permanasari optimis program-program prioritas akan tetap terlaksana meski mengalami pemotongan anggaran.

Baca juga: Kemlu Dorong Pemkab Kendal Ciptakan Inovasi Pengolahan Sampah

Baca juga: Moncernya Wisata Kalikesek Kendal Jawa Tengah, Pemuda Nganggur di Desa Sriwulan Berkurang

Termasuk meluncurkan program Kendal Cekatan dengan yang berfokus untuk peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, serta penguatan perekonomian daerah melalui optimalisasi sektor-sektor unggulan daerah.

"Sinergi dan kolaborasi dengan berbagai stakeholder untuk memaksimalkan potensi yang ada,"

"Disamping itu, masukan dari masyarakat juga sangat penting agar rencana pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan riil di lapangan." kata Bupati yang akrab disapa Tika, Kamis (9/10/2025).

Tika menilai, pada 2027 tantangan yang akan dihadapi Pemkab Kendal semakin kompleks, sehingga diperlukan strategi dan peran masyarakat untuk membangun Kendal yang semakin berkualitas.

"Maka penyusunan dokumen perencanaan harus kita lakukan dengan baik dan berbasis data dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan," sambungnya.

Kepala Baperlitbang Kabupaten Kendal, Izzuddin Latif menuturkan, pihaknya akan memaksimalkan potensi zakat dengan menggandeng berbagai pihak.

Potensi zakat ini diharapkan mampu menurunkan angka kemiskinan di Kendal sebesar 8 sesuai target tahun depan.

"Kami ada data dan efektifkan, kami sinkronkan dengan sub kegiatan yang untuk 2026," sambungnya.

Selain zakat, Izzuddin juga melihat adanya potensi dari sektor pajak yang bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kendal.

"Optimalisasi potensi pajak ini kan salah satu yang diarahkan oleh Menteri Dalam Negeri," tandasnya. (*)