KontraS Kritik Penunjukan Andika Perkasa Calon Panglima TNI, Singgung Kasus Pelanggaran HAM

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Penunjukan Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai calon tunggal Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto menjadi sorotan Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS).

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengusulkan Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai calon tunggal Panglima TNI menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto yang akan pensiun dalam waktu dekat.

Baca juga: Soal KSAD Berikutnya, Jenderal TNI Andika Perkasa: Saya Mendukung Semua

Komisi I DPR pun telah memberikan persetujuan atas pencalonan Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai panglima TNI.

Persetujuan tersebut diberikan dalam rapat internal Komisi I DPR yang digelar setelah uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap Andika, Sabtu (6/11/2021).

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengkritik penunjukan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa menjadi calon panglima TNI.

Sebagaimana diberitakan,Koordinator KontraS, Fatia Maulidiyanti pada Sabtu (6/11/2021), mengatakan, hal itu menguatkan indikasi bahwa Jokowi tidak berkomitmen penuh dalam upaya pemajuan dan penuntasan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

“Hal ini semakin menandakan bahwa memang Jokowi tidak memiliki komitmen penuh terhadap pemajuan HAM dan penuntasan pelanggaran HAM khususnya pelanggaran HAM berat pada masa lalu,” kata Fatia.

KontraS menilai, Jokowi justru mengangkat jenderal yang diduga terlibat pelanggaran HAM ke dalam pemerintahan.

Sebelumnya, Jenderal Andika Perkasa diduga terlibat dalam pelanggaran HAM kasus pembunuhan tokoh Papua, Theiys Hiyo Eluay.

“Hal ini tentu saja menambah preseden buruk rekam jejak pemerintahan Jokowi dalam agenda hak asasi manusia," ujarnya.

Selain itu, Fatia pun mengingatkan kepada calon Panglima TNI baru agar mengubah pendekatan internalnya dalam menangani kasus di Papua.

“Memperbaiki internal TNI, membentuk mekanisme korektif dan evaluatif, dan menarik pasukan militer dari Papua,” imbuhnya.

Tanggapan Jenderal Andika Perkasa

Setelah menggelar fit and proper test, Andika mengaku terbuka atas kasus dugaan pelanggaran HAM yang disebut melibatkannya.

Andika mengaku tidak takut jika kasus dugaan pelanggaran HAM itu kembali dibuka.

"Saya benar-benar terbuka kalau memang ada dugaan atau apa, saya terbuka," kata Andika.

"Monggo, enggak ada keraguan atau ketakutanlah," katanya.(*)

Baca juga: Jenderal Andika Perkasa Tegaskan TNI Kedepan Tidak Akan Ambil Tugas di Sektor Kementerian

Baca juga: Tak Diantar KSAL & Panglima TNI, Jenderal TNI Andika Perkasa: Sudah Ucapkan Selamat

Baca juga: Ngamar di Hotel, Pasangan Lansia 70 Tahun Digerebek Satpol PP Klaten

Baca juga: Inilah 3 Tantangan Jenderal Andika Perkasa Bila Jadi Panglima TNI

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Jenderal Andika Perkasa Jadi Calon Panglima TNI, Ini Respons KontraS