Breaking News:

OPINI

OPINI Naya Amin Zaini : Mewujudkan Badan Peradilan Khusus Pemilu 2024

Pemilihan Umum (Pemilu) atau Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) adalah mekanisme perebutan kekuasaan atau mempertahankan kekuasaan secara sah.

Istimewa
Anggota Bawaslu Kota Semarang, Naya Amin Zaini memaparkan materi saat pada kegiatan sosialisasi netraliras ASN beberapa waktu lalu. 

Oleh Naya Amin Zaini

Anggota Bawaslu Kota Semarang

Pemilihan Umum (Pemilu) atau Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) adalah mekanisme perebutan kekuasaan atau mempertahankan kekuasaan secara sah. Peserta pemilu dan / atau peserta pilkada melakukan kontestasi dalam arena pemilu / pilkada tersebut. Bahwa suatu kontestasi adalah cara – cara yang benar sesuai ketentuan berlaku. Apabila kontestasi ada cara yang tidak benar / melanggar hukum, maka dapat diproses secara hukum.

Pemprosesan secara hukum dalam pemilu / pilkada ada 4 (empat) saluran hukum penanganan pelanggaran, misalnya pelanggaran tindak pidana, pelanggaran administrasi, pelanggaran hukum lainnya dan pelanggaran kode etik serta 1 (satu) saluran hukum penyelesaian sengketa proses pemilihan (PSPP).

Bukti bahwa pemilu / pilkada diselimuti pelanggaran yang terjadi. Secara nasional, perhelatan pilkada 2020, memperoleh data pelanggaran pidana sebanyak 131 kasus, pelanggaran administrasi sebanyak 1.262 kasus, pelanggaran hukum lainnya sebanyak 1.459 kasus, pelanggaran etika sebanyak 230 kasus, pelanggaran protokol kesehatan sebanyak 350 kasus, permohonan penyelesaian sengketa sebanyak 105 permohonan (Website Bawaslu RI, 2021).

Bahwa sesuai Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, dalam Pasal 157, memberikan mandat untuk dibentuk Badan Peradilan Khusus Pemilihan yang berfungsi menangani dalam tahapan pilkada. Pasal 157 ayat (1) berbunyi “Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus”, ayat (2) berbunyi ”Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional” sebagai mandat yuridis menambah kanal / saluran hukum dalam penyelesai / penegak hukum yang bersifat baru. Bahwa munculnya kasus hukum berupa pelanggaran – pelanggaran atau sengketa dalam pemilu / pilkada adalah suatu keniscayaan. Tidaklah mungkin suatu pemilu / pilkada tanpa pelanggaran yang terjadi.

Acuan Konstitusi;

Badan Peradilan Khusus Pemilihan, oleh karena menggunakan diksi “badan” maka suatu lembaga yang bersifat nasional dan memiliki cabang ke daerah. Badan ini bersifat otonomi, mandiri, memiliki perangkat lunak dan keras dalam menjalankan Tupoksinya. Penggunaan kata “peradilan” maka sifat independen, profesionalitas, merdeka, sebagai prinsip peradilan. Bahwa konstitusi UUD NRI 1945, pasal 24 ayat (2) berbunyi “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

Secara umum, konstitusi hanya mengenal 2 (dua) jenis lingkungan peradilan yakni lingkungan peradilan dibawah Mahkamah Agung (MA) dan peradilan Mahkamah Konstitusi (MK) yang diatur lebih lanjut dalam UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK dan UU No. 3 Tahun 2009 tentang MA.

Jenis - jenis lembaga peradilan

Halaman
123
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved