Breaking News:

Berita Kudus

Bantuan Ternak Lele untuk Buruh Tani Sesuai Aturan, DPRD Kudus Mintap Ada Pengawasan dan Evaluasi

Bantuan ternak yang rencananya diberikan untuk buruh tani dinilai telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206 Tahun 2020.

Penulis: Rifqi Gozali | Editor: moh anhar
TRIBUN JATENG/RIFQI GOZALI
foto ilustrasi: Ternak lele di kompleks DPRD Kudus. 

TRIBUNJATENG.COM, KUDUS - Bantuan ternak yang rencananya diberikan untuk buruh tani dinilai telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206 Tahun 2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Bantuan yang bersumber dari DBHCHT tersebut ada peruntukannya secara khusus.

"Berdasarkan pasal 5 ayat 4 pada peraturan tersebut memang peruntukannya yakni kegiatan peningkatan keterampilan untuk buruh tani atau buruh pabrik rokok," ujar Kepala Bagian Perekonomian Setda Kudus, Dwi Agug Hartono.

Sementara untuk pelaksanaan, bantuan ternak yang akan diberikan buruh tani ini menjadi tanggung jawab Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis yang membidanginya, yakni Dinas Pertanian dan Pangan.

Baca juga: Perbaikan Pasar Darurat Weleri Kendal Ditarget Tuntas November, Pedagang Bisa Pindah Awal Desember

Baca juga: Tak Ingin Rusak Alam, Petani di Batang Mulai Budidaya Turunan Pohon Gaharu 

"Pelaksanaannya ada di Dinas =ertanian," begitu tandas Agung.

Sementara, Ketua DPRD Kudus, Masan mengatakan, bantuan ternak lele yang akan diberikan kepada buruh tani itu dinilai bermanfaat untuk masyarakat.

Begitu juga dengan bantuan ternak, baik berupa kambing maupun kalkun.

Meski terdapat nilai manfaat atas rencana bantuan yang akan diberikan kepada buruh tani tersebut, Masan menekankan adanya monitoring dan evaluasi.

Untuk hal ini, pemerintah kabupaten harus mendayagunakan secara maksimal dinas pertanian.

"Memang harus ada monitoring dan evaluasi dan dinas pertanian," kata dia.

Untuk itu, dia berharap jika program tersebut berlangsung ada kerja nyata dari penyuluh pertanian dalam melakukan monitoring kepada buruh tani penerima bantuan.

Tidak hanya diawasi, para buruh tani penerima bantuan juga harus mendapatkan pendampingan dari para penyuluh.

Hal ini untuk meningkatkan kualitas buruh tani dalam menjalankan program bantuan ternak yang telah diterima.

Baca juga: Strategi Tempur Persekat Tegal Lawan PSKC Cimahi

Baca juga: Kecelakaan Mobil Polisi Bripka Suwawi Ngebut Tabrak Belakang Motor, 2 Orang Meninggal

"Kemudian juga verifikasi dari calon penerima bantuan oleh dinas pertanian juga perlu," tandas dia. (*)

Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved