Breaking News:

Berita Nasional

PKS: Harusnya Densus 88 Tangkap KKB Papua, Bukan Mubalig

Ia mengimbau kepada Densus 88, TNI dan Polri dan Pemerintah agar dalam menanggulangi terorisme juga mempertimbangkan faktor objektifitas.

Editor: m nur huda
Tangkapan layar YouTube Ustadz Farid Okbah
Ustadz Farid Okbah ditangkap Densus 88. 

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Penangkapan sejumlah tokoh muslim, seperti Farid Okbah, Ahmad Zain An Najah, dan Anung Al-Hamat oleh penyidik Densus 88, Selasa, (16/11/2021) kemarin, menjadi sorotan Anggota Komisi III DPR RI dari PKS, Nasir Djamil.

Ia mengimbau kepada Densus 88, TNI dan Polri dan Pemerintah agar dalam menanggulangi terorisme juga mempertimbangkan faktor objektifitas.

“Sebab, sebagian besar tokoh dan penceramah muslim di Indonesia tidak pernah mengangkat senjata atau membeli senjata dari oknum aparat yang dipakai oleh gerakan separatis, apalagi sampai mendirikan negara yg berpisah dari NKRI,” kata Nasir dalam keterangan tertulis, Rabu (17/11/2021). 

Baca juga: Waketum MUI Anwar Abbas Pertanyakan Penangkapan Farid Okbah Oleh Densus 88

Baca juga: Diduga Dewan Syuro JI, Densus 88 Tangkap Anggota Komisi Fatwa MUI

Baca juga: KH Miftachul Akhyar: Keterlibatan Zain An-Najah dengan Terorisme Tak Terkait dengan MUI

Baca juga: Warga Tak Menyangka Orang-Orang yang Sering ke Kebun Kurma Itu Ternyata Terduga Teroris

Ketua DPP PKS Nasir Djamil
Ketua DPP PKS Nasir Djamil (Kompas.com/SABRINA ASRIL)

Politikus PKS itu membandingkan dengan KKB yang telah dinyatakan sebagai organisasi teroris oleh pemerintah pada April 2021 lalu. 

KKB itu, tambahnya, membunuh aparat TNI dan Polri, rakyat sipil, tenaga kesehatan, membakar pasar, Puskesmas, sekolah, dan gedung pemerintah.

Namun sayangnya, Densus 88 dan pasukan khusus TNI yang bertugas menanggulangi teroris seolah tak berdaya.

“Publik bingung, kok ada organisasi yang sudah dinyatakan sebagai teroris dengan leluasa membunuh dan meneror aparat dan rakyat. Sementara mubalig dan tokoh muslim diciduk dan dicurigai sebagai bagian kelompok terorisme. Dimana keadilan hukumnya?” kata Nasir.

Menurut dia, yang juga pernah menjadi anggota Pansus RUU Terorisme, pasal 28 ayat (1) UU 5/2018 memang memberikan hak kepada penyidik untuk melakukan penangkapan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana terorisme. 

Namun dalam kasus penangakapan kemarin, Densus 88 harus memberikan penjelasan yang transparan atas penangkapan tersebut.

“Hal ini penting dilakukan agar jangan terkesan Densus 88 yang pernah ditantang oleh organisasi teroris KKB Papua, malah sepertinya hanya menyasar mubalig muslim, tebang pilih dan cenderung menyudutkan umat Islam,” ujarnya.

Di samping itu, ia meminta selama dalam penahanan dan proses penyelidikan, Densus 88 wajib menghormati hak asasi ketiga orang ustaz tersebut.

“Sebagai legislator Komisi Hukum DPR RI, saya berkewajiban mengingatkan Densus 88 agar perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia harus tetap diberikan selama mereka ditahan. Dengan kata lain, hak-hak mereka harus dipenuhi," ujar Nasir.(*)

Sumber: KompasTV

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved