Dok! Ranperda APBD Blora Tahun 2022 Akhirnya Diteken Bupati Dan DPRD 

Untuk pembuatan soal diserahkan kepada pihak ketiga yang juga sudah berpengalaman. Pelaksanaan tes perangkat desa dengan menggunakan sistem CAT bertujuan untuk menunjukkan transparansi. 

“Kerjasama dengan pihak ketiga yaitu Perguruan Tinggi Negeri yang mempunyai fakultas ilmu pemerintahan, fakultas ilmu sosial atau fakultas hukum. Pelaksanaan tes menggunakan sistem CAT dengan hasil yang langsung dapat dilihat secara realtime tanpa jeda istirahat sehingga lebih transparan” jelasnya. 

Dirinya juga menyampaikan, pembangunan SDM menjadi perhatian dan prioritas bersama antara eksekutif dan legislatif. 

"Peningkatan kualitas, fasilitas dan kesejahteraan SDM bidang pendidikan menjadi salah satu prioritas anggaran pada APBD Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2022" kata Arief. 

Tidak hanya itu, Bupati juga menanggapi mengenai Pengembangan sektor pariwisata di Blora, terkait pemenuhan hak masyarakat Kabupaten Blora untuk mendapatkan asuransi kesehatan melalui KIS PBI, terkait DBHCT, penyertaan modal untuk BUMD, hingga upaya-upaya untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah, dan lainnya.

"Kami mengapresiasi dukungan dari DPRD Kabupaten Blora sehingga setelah melalui tahapan-tahapan pembahasan bersama, Raperda APBD ini dapat dilakukan persetujuan bersama," pungkasnya. 

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Blora, HM. Dasum berharap agar program pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Blora Tahun  2022 dapat sinkron dengan Pemerintah Pusat dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. 

“Proses penyusunan Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2022 perlu dilakukan dengan cepat,  sehingga semua program yang direncanakan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya untuk kemakmuran masyarakat Blora. Mendasari hal tersebut, Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2022 yang di sampaikan pada tanggal 26 November 2021, DPRD telah melakukan pembahasan sebagaimana mestinya” terangnya. 

Adapun Raperda tentang APBD Kabupaten Blora tahun anggaran 2022 tersebut setelah disetujui bersama, akan segera disampaikan kepada Gubernur untuk dilakukan evaluasi. (kim)