Breaking News:

Berita Semarang

Upayakan Capai Target Pendapatan, Bapenda Kota Semarang Jemput Bola Pelayanan BPHTB

Bapenda Kota Semarang mengupayakan pendapatan bisa mencapai target agar dapat membiayai seluruh belanja organisasi perangkat daerah (OPD). 

Penulis: Eka Yulianti Fajlin | Editor: moh anhar
Instagram @bapendasmg
Bapenda Kota Semarang jemput bola pelayanan BPHTB ke kelurahan menggunakan mobil kas. 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Bapenda Kota Semarang mengupayakan pendapatan bisa mencapai target agar dapat membiayai seluruh belanja organisasi perangkat daerah (OPD). 

Kepala Bapenda Kota Semarang, Agus Wuryanto mengatakan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) menjadi sektor pendapatan yang sedang dikejar pada dua minggu terakhir 2021 ini, terutama BPHTB dari program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL). 

"Kami menyisir apakah ada transaksi besar untuk BPHTB. Kami mendorong yang PTSL bisa memanfaatkan diskon 40 persen. Ini masih berlaku hingga 31 Desember," papar Agus, Kamis (16/12/2021). 

Baca juga: Gudang Penyimpanan Gas Elpiliji Ilegal di Jepara Digrebek Polisi, 500 Tabung Diamankan

Baca juga: Temuan Mayat di Dam Colo Karanganyar, Petugas Irigasi Kaget Telapak Tangan Muncul di Permukaan Air

Dia meminta masyarakat yang sudah menerima sertifikat tanah dari program PTSL bisa segera menunaikan kewajiban pajaknya.

Guna memudahkan layanan, Bapenda telah menjadwalkan jemput bola ke kelurahan-kelurahan, terutama yang warganya cukup banyak mengikuti PTSL. 

"Hari ini kami ke Kelurahan Sendangguwo. Ini kelurahan terbanyak sertifikat PTSL. Ada sektiar 1.800, yang baru bayar 400 sertifikat," sebutnya. 

Agus mencatat, ada 9.000 sertifikat tanah se-Kota Semarang yang tercetak dari program PTSL. Potensi pendapatannya sekitar Rp 50 miliar.

Dari jumlah itu, baru 1.800 sertifikat yang BPHTB sudah terbayarkan atau sekitar Rp 3 miliar yang sudah masuk Bapenda. 

Selain BPHTB PTSL, Bapenda juga masih terus menggenjot pendapatan dari piutang pajak bumi dan bangunan (PBB).

Menurutnya, optimalisasi pendapatan piutang PBB sangat dibantu oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Semarang. Hingga saat ini, piutang PBB yang sudah tertagih mencapai Rp 72 miliar.

Baca juga: Keluarga Ungkap Alasan Jenazah Edelenyi Laura Anna Dikremasi, Abu akan Disimpan Sementara di Rumah

Baca juga: Anggota DPRD Jateng Minta Polres Demak Segera Tangkap Pembunuh Asep

"Masih ada dua minggu ke depan. Mohon sedulur pajak yang disurati oleh kejaksaan segera membayar. Kalau ada permasalahan administrasi bisa menyelesaikan ke Bapenda," jelasnya. 

Terkait pendapatan dana transfer baik dari pemerintah pusat maupun provinsi, Agus mengaku masih tetap mengharapkan itu.

Namun, dia memahami saat ini baik kota, provinsi, dan pusat masih mengalami kondisi sama akibat pandemi Covid-19. (eyf)

 

Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved