Banyak Jalan Desa Hancur, Pemerintah Desa Hanya Kelola 32 Persen Dana Desa di Tahun 2022

TRIBUNJATENG.COM, BANJARNEGARA - Dua tahun lebih Pandemi Covid 19 melanda telah membuat masyarakat menderita.

Tak kecuali masyarakat pedesaan.

Perekonomian mereka terpuruk.  Harga komoditas pertanian anjlok hingga petani merugi. 

Saat perekonomian di desa lumpuh, masyarakat tambah menderita karena infrastruktur desa, khususnya jalan, banyak yang hancur.

Mobilitas mereka terhambat. Aktivitas ekonomi tersendat. 

Baca juga: Inara, Anak Pengidap Cerebral Palsy di Purbalingga Butuh Bantuan, Sudah Dua Tahun Tidak Bisa Terapi

Baca juga: Target Terlampaui, Kabupaten Batang Siap Gelar Vaksinasi Anak, Catat Tanggalnya

Sementara pemerintah desa tidak bisa berbuat banyak karena dana desa banyak terkuras untuk penanganan Covid 19, termasuk Bantuan Langsung Tunai (BLT). 

Selama pandemi, dua tahun terakhir, pemerintah desa nyaris tidak bisa membangun karena anggaran yang tipis. 

Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Banjarnegara sekaligus Sekretaris Desa Klapa, Punggelan, Eli Sunanto mengatakan, selama pandemi dua tahun ini, jalan desa sudah banyak yang rusak. Infrastruktur jembatan desa juga rusak.

Meski mendesak, pihaknya belum bisa memperbaiki kerusakan infrastruktur itu karena  refocussing anggaran untuk penanganan Covid 19. 

"Jalan yang longsor juga kami belum bisa perbaiki, " katanya, Jumat (31/12/2021) 

Belakangan seiring membaiknya situasi kesehatan masyarakat, hingga nyaris tidak ada kasus positif Covid 19 lagi di daerah, menjadi kabar baik bagi masyarakat. 

Perekonomian warga mulai bangkit. Aktivitas warga mulai normal kembali.

Kondisi ini sekaligus menjadi angin segar bagi pemerintah desa. 

Pemerintah desa mulai optimistis, di tahun anggaran 2022, mereka bisa mengalokasikan anggaran DD lagi untuk pembangunan.

Porsi alokasi DD untuk pembangunan infrastruktur ini bisa dilihat pada Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP) yang disahkan maksimal September 2021 lalu. 

Tapi rencana kerja yang disusun secara susah payah melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa itu kini harus kembali direvisi.

Harapan untuk bisa membangun infrastuktur desa di tahun 2022 kembali buyar. 

Peraturan Presiden (Perpres) No.104 tahun 2021 tentang Rincian APBN 2022 mematahkan rencana kerja pemerintah (RKP) 2022 yang telah disusun masyarakat desa. 

Perpres tersebut mengatur, pengalokasian Dana Desa minimal 40 persen untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT), 20 persen untuk program ketahanan pangan hewani, dan 8 persen untuk penanganan Covid-19.

Sementara Pemdes hanya mengelola 32 persen dari sisa anggaran dana desa yang ada.

Dengan sisa dana segitu,  Pemdes jelas kesulitan menganggarkan pembangunan infrastruktur desa. Masyarakat desa masih harus bersabar untuk merasakan pembangunan di desanya. 

"Sekarang kondisi jalan lumayan parah, itu menjadi beban kepala desa, " katanya

Pada RKP yang sudah disusun, pihaknya sebenarnya sudah menganggarkan untuk pengaspalan jalan desa, serta perbaikan jembatan.

Kegiatan itu harusnya sudah dilaksanakan tahun sebelumnya, namun harus tertunda karena Covid 19. 

Baca juga: Viral Emak-emak Ngamuk di Toko Sepatu, Ngaku Istri Kepala Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi

Baca juga: Dongeng Asal Mula Sungai Landak Cerita Rakyat Kalimantan Barat

Kini, pembangunan infrastruktur vital itu juga harus kembali tertunda sampai entah kapan. 

Menurut dia, pembangunan infrastruktur di masa pandemi juga perlu dilakukan untuk memperlancar akses transportasi masyarakat. Ini sebenarnya seirama dengan program pemerintah untuk pemilihan ekonomi. Sebab aksesibilitas yang memadai akan menunjang perekonomian masyarakat. 

Tak ayal, karena pembangunan desa yang stagnan di masa pandemi, pemerintah desa acap jadi sasaran amarah warga. 

"Warga tahunya kan dana desa miliaran, tapi gak tahu pembagiannya untuk apa, " katanya. (*)