Ramai Dugaan Pungutan Laptop di SMPN 1 Gumelar Banyumas, Dindik dan Kepsek Angkat Bicara

TRIBUNJATENG.COM, PURWOKERTO - Dugaan pungutan di SMP Negeri 1 Gumelar, Kecamatan Gumelar, Kabupaten Banyumas, menjadi sorotan warganet usai akun Facebook bernama 'Ngringet Bareng' mengunggah keluhan soal pembayaran kenang-kenangan berupa laptop.

Unggahan itu disampaikan dalam bahasa campuran satire dan kritik terbuka kepada para pejabat pendidikan dan kepala daerah.

Berikut ini adalah isi dari caption akun Ngringet Bareng yang diposting juga di akun facebook Banyumas Dalam Info. 

"Mumpung hari libur arep ngoceh maning. mbok menawa pejabat dindik karo bupatine, gubernur re kober ndeleng hp.

Pada hari kamis kemarin kami wali murid diundang hadir ke SMPN 1 Gumelar,  Kecamatan Gumelar, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. 

Kami diundang hanya mendengarkan keputusan pihak sekolah ada yang harus dibayar untuk beli leptop buat kenang kenangan bahasanya.

Kelas satu bayar Rp400 ribu kelas 3 Rp700 ribu per siswa. Sedangkan kelas 2 saya ngga berani bilang karena saya ngga tau pasti berapa nominalnya. Mohon diyindak," tulis akun tersebut yang diposting 3 hari yang lalu. 

Menanggapi unggahan tersebut, Kepala SMP Negeri 1 Gumelar, Waryanto, menjelaskan pertemuan dengan orangtua siswa, Kamis pekan lalu merupakan rapat pleno menyosialisasikan program serta penyelarasan visi dan misi sekolah.

"Hari H pada rapat komite kita diskusi. 

Kami sampaikan visi misi sekolah, ada kebijakan pembelajaran mendalam, maka visi misi saya cocokkan. 

Dari situ muncul beberapa program, di antaranya adalah Tes Kemampuan Akademik (TKA). Itu program baru untuk kelas 9. 

Maret akan ada tes, fungsinya akan digunakan sebagai salah satu syarat masuk ke jenjang berikutnya berbasis CBT soal dari kementerian," katanya. 

Menyikapi hal tersebut, pihak sekolah memberikan pernyataan resmi sebagai berikut. 

1. Sumbangan sebesar Rp700 ribu untuk kelas IX dan Rp400 ribu untuk kelas VII merupakan hasil dari musyawarah mufakat antara Komite Sekolah dan orang tua/wali murid masing- masing kelas.

2. Tidak ada unsur paksaan dalam pelaksanaan sumbangan tersebut.