Penggunaan DBHCHT 2022 Bisa Lebih Luwes Sesuai Kebutuhan Daerah

TRIBUNJATENG.COM, KUDUS - Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) 2022 mendatang akan lebih luwes menyesuaikan kebutuhan daerah.

Hal itu disampaikan Musthofa, ‎Anggota Komisi XI DPR RI saat pembagian beras untuk rakyat di Kantor DPC PDI Perjuangan Kudus, Jumat (31/12/2021).

Sesuai Rancangan Undang-undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (RUU HKPD) dinilai akan memberikan kinerja pemerintah daerah lebih optimal.

Baca juga: Jadi Eduwisata Budaya Prioritas, Taman Syailendra Batang Siap Tarik Wisatawan 

Baca juga: Akses Masuk Alun-alun Simpang Tujuh Kudus Ditutup Mulai Sore Ini, Kapolres: Tak Ada Kegiatan Apapun

"Seluruh pendapatan tidak hanya dana cukai, BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-red), PKB (pajak kendaraan bermotor-red) semua mengalami kenaikan. Sekarang tinggal pemerintah daerahnya," ujarnya.

Menurutnya, pemerintah daerah harus bisa belajar agar alokasi dana bagi hasil ‎dapat dimanfaatkan optimal.

"Pemerintah daerah harus bisa mengambil langkah tepat karena peruntukannya yang lebih luwes," ujar dia.

‎Dia menyampaikan siap memberikan bantuan untuk berkonsultasi mengenai RUU HKPD tersebut.

"Saya siap untuk membantu,"‎ kata Musthofa.

Sebelumnya, Ketua DPRD Kudus, Masan juga mengeluhkan penggunaan anggaran DBHCHT 2021 yang harus sesuai PMK 206.

Dia berharap, ‎penggunaan anggaran bagi hasil itu dapat menyesuaikan kebutuhan daerah.

Baca juga: Haul Gus Dur, Menag Gus Yaqut Cholil Quomas: Beliau Terus Dibutuhkan 100 Tahun ke Depan

Baca juga: Angka Kriminalitas di Wilayah Hukum Polres Tegal Tahun 2021 Alami Penurunan, Ini Kasus yang Menonjol

"Saya harapkan bisa menyesuaikan kebutuhan daerah," jelas dia.

‎Dalam kesempatan itu, Musthofa menyalurkan beras untuk rakyat dari Puan Maharani sebanyak 8.000 sak beras untuk disalurkan kepada masyarakat. (*)
 

--