Wonosobo Hebat
Selamat Datang di Superhub Pemkab Wonosobo

Berita Pantura

Lebih dari 96% Nelayan Indonesia Adalah Nelayan Kecil, Pemerintah Diminta Beri Perhatian

Pemerintah pada 2022 memiliki rencana penanggulangan kemiskinan ekstrem di 212 Kabupaten atau Kota, di mana 147 Kabupaten atau Kota.

Tribun Jateng/ Budi Susanto
Sejumlah kapal milik nelayan berlabuh di dermaga yang ada di Tambak Lorok, Semarang Utara, selain ditambatkan usai para nelayan melaut, kapal-kapal tersebut juga diperbaiki karena dampak dari gelombang tinggi, Senin (20/12/2021). 

 


Andang menambahkan peran lain dari nelayan kecil tergambarkan oleh data Kementerian Kelautan Perikanan yang mencatat bahwa 70 Persen tangkapan Ikan Tuna Indonesia dari nelayan kecil, di mana menggunakan alat penangkapan ikan yang sederhana dan ramah lingkungan. Hal ini tentu diluar perikiraan kebanyakan orang yang notabenya mengira bahwa ikan besar ditangkap oleh kapal-kapal besar dan berteknologi tinggi, namun nyatanya hal ini justru dilakukan oleh nelayan kecil. 

 


“Data-data yang mencul dari masyarakat atau organisasi nelayan menggambarkan bahwa nelayan kecil terbilang taat dalam melaporkan hasil tangkapannya. Meski demikian, di Jawa Tengah yang secara keseluruhan memiliki 171.064 nelayan dan 27.845 kapal, masih menyisakan catatan-catatan salah satunya soal pelayanan kenelayanan dan pengelolaan potensi perikanan yang belum optimal. “ Jelas Andang

 


Belum optimalnya pelayanan dan pengelolaan potensi disebabkan oleh masih banyaknya Pelabuhan Perikanan yang belum beroperasi, dari rencana 57 titik pelabuhan perikanan di Jawa Tengah, kurang lebih baru 11 pelabuhan perikanan yang sudah resmi beroperasi. Pelabuhan Perikanan sendiri memiliki 4 tipe yakni Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS), Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN), Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) dan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI).

 


“11 Pelabuhan Perikanan  sudah resmi beroperasi, sedang 46 pelabuhan perikanan lainnya beroperasi tapi belum ada kejelasan status Pelabuhan Perikanannya. Bahkan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tambak Lorok sudah lama tidak berfungsi, hal ini yang membuat data hasil produksi sektor kelautan dan perikanan di Jawa Tengah cenderung lebih rendah dari potensi sesungguhnya.” Terang Andang

 


Persoalan data ini sangat penting sebagai landasan kebijakan, berangkat dari hal tersebut Andang berharap ada perhatian khusus. 


"Semua berawal dari data, sehingga apabila data tersebut akurat maka akan menghadirkan kebijakan yang lebih presisi. Terlebih jika ingin mengkonektivitaskan nelayan dan hasil produksinya dengan pasar, tentu perlu data yang sangat akurat sehingga program-program kebijakan akan tepat sasaran, tepat waktu dan tepat guna." Jelas Andang


Kemudian, Andang menilai hadirnya pelabuhan-perlabuhan perikanan menjadikan nelayan lebih terorganisir, memudahkan pendataan  Kartu Nelayan Jawa Tengah, mendekatkan pelayanan-pelayanan kenelayanan mulai dari mengakses Surat Tanda Daftar Kapal Perikanan (TDKP), rekomendasi pembelian BBM Bersubsidi, serta pas kecil dengan koordinasi bersama KSOP. 

Baca juga: Chord Kunci Gitar Sisa Rasa Mahalini: Mengapa Masih Ada Sisa Rasa di Dada

Baca juga: Polisi Kuras Tangki Bensin Motor Pengendara yang Kena Tilang, Pemerhati Transportasi: Berlebihan

Baca juga: Timur Tengah Jadi Pemasok Terbesar Sabu ke Indonesia Sepanjang 2021


“Pembangunan prioritas di sektor perikanan kelautan akan memberikan dampak yang signifikan terhadap menurunan angka kemiskinan di Wilayah Pesisir Jawa Tengah. Maka dari itu, infrastruktur pelabuhan perikanan perlu dihadirkan untuk nelayan kecil. Dimana di Pelabuhan perikanan tersebut dilengkapi dengan berbagai fasilitas untuk menunjang usaha nelayan kecil," ujarnya.


Selain itu, pembangunan di sektor perikanan kelautan ini juga Andang harapkan sebagai upaya pencegahan menurunnya  jumlah nelayan dan angka sumber penghasilan utama penduduk desa tepi laut. 


Berdasarkan data dari Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) jumlah nelayan mengalami penurunan, dari 3,44 juta pada 2004 menjadi hanya 1,69 juta pada 2018. Perubahan lainnya yaitu soal sumber penghasilan utama sebagian besar penduduk desa tepi laut di Indonesia. Tahun 2014 penghasilan utama 90,42 persen desa tepi laut adalah subsektor pertanian termasuk perikanan, namun pada 2018 berkurang menjadi 89,38 persen.


"Penurunan angka yang disampaikan oleh KNTI tersebut, jangan sampai terjadi ataupun mungkin sudah terjadi di Jawa Tengah. Sehingga kedepan perlu langkah kongkrit, program yang komprehensif serta _ocean leadership_ yang mana menitikberatkan pembangunannya kepada sektor perikanan kelautan," tutupnya.

Sumber: Tribun Jateng
Halaman 2 dari 2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved