Berita Wonogiri

Bupati Wonogiri Digugat Rp10 Miliar Setelah Pecat Kades yang Terbukti Berbuat Asusila

Mantan Kepala Desa Karang Tengah, Kecamatan Karang Tengah, Bambang Daryono, menggugat Bupati Wonogiri, Joko Sutopo, Rp10 miliar.

TRIBUNSOLO.COM/AGIL TRI
Bupati Wonogiri, Joko Sutopo, saat ditemui di Kantor Dinas Bupati Wonogiri, Kamis (19/3/2020). 

TRIBUNJATENG.COM, WONOGIRI - Mantan Kepala Desa Karang Tengah, Kecamatan Karang Tengah, Bambang Daryono, menggugat Bupati Wonogiri, Joko Sutopo, Rp10 miliar.

Bambang menggugat lantaran dipecat sebagai kepala desa setelah terbukti di pengadilan melakukan perzinahan dengan seorang wanita berinisial AL.

Gugatan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang.

Baca juga: Nama Nusantara Dipilih Jokowi dari 80 Calon Nama Ibu Kota Baru

Bupati Wonogiri, Joko Sutopo menyatakan gugatan yang diajukan Bambang menjadi hak konstitusi yang bersangkutan.

"Itu menjadi hak konstitusinya. Kalau ada yang tidak menerima keputusan kami ya silakan ini negara hukum. Sah-sah saja" kata Jekek, sapaan Joko, saat dikonfirmasi Kompas.com, Senin (17/1/2022).

Jekek mengatakan Pemkab Wonogiri sebagai pihak tergugat siap menghadapi gugatan yang diajukakan Bambang.

Kendati demikian, Pemkab Wonogiri belum mendapatkan pemberitahuan dari PTUN Semarang.

Menurut Jekek, dia memecat Bambang sebagai kepala desa memiliki alasan yang kuat dan jelas.

Terlebih jabatan Bambang sebagai kepala desa memiliki konsekuensi yang harus ditanggung manakala melakukan pelanggaran hukum.

Jekek mengatakan Pemkab Wonogiri menolak permohonan Bambang untuk diaktifkan sebagai kepala desa setelah menjalani hukuman kasus perzinahan setelah menggelar klarifikasi beberapa pihak.

"Saat klarifikasi dan mediasi dalam forum itu terungkap kasus ini (perzinahan yang dilakoni Bambang) bukan kali pertama. Kasus ini tiga kali terjadi. Hal yang sama kaitannya dengan persoalan perzinahan," kata Jekek.

Hanya saja kasus yang ketiga, kata Jekek, sampai pada ranah hukum.

Sebenarnya bila ditelisik, dari kasus pertama dan kedua semestinya secara etika, Bambang harus mundur karena sudah melanggar sumpah dan janjinya sebagai kepala desa.

Bagi Jekek, tidak mungkin mengaktifkan seorang kepala desa yang berstatus sebagai narapidana untuk memimpin desa.

Halaman
1234
Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved