Paryono Berharap Penyaluran Program Bantuan di Sragen Tidak Mengendap di Bank

TRIBUNJATENG.COM, SRAGEN – Anggota DPR RI Komisi VIII, Paryono melakukan monitoring dan evaluasi Program Bantuan Sembako di Gedung Lansia Sragen dan Kantor Kecamatan Sambungmacan, Senin (31/1/2022).

Pada kesempatannya itu, Paryono menyampaikan agar penyaluran dana bantuan sosial senilai Rp 200 ribu per bulan itu agar tidak ditunda-tunda dan mengendap di bank.

"Dalam hal ini Bank Himbara memiliki peranan penting karena masih ada 512.000 KPM (Keluarga Penerima Manfaat) dengan  anggaran Rp 102 triliun belum tersalurkan," katanya.

Baca juga: Usai Tembok SMAN Tawangmangu Jebol Ditendang Ganjar, Kini Sudah Diganti Tembok dan Diplester Semen

Baca juga: Update Virus Corona Jawa Tengah Senin 31 Januari 2022

Guna mengawal penyaluran bantuan tersebut, Paryono mengaku dirinya dan seluruh anggota komisi VIII serta kementerian sosial turun ke daerah untuk mengawal.

Dia melanjutkan bantuan sosial ini sangat bermanfaat bagi masyarakat untuk mencukupi kebutuhan warga yang kurang mampu serta menggerakkan ekonomi nasional.

"Dana Bantuan sembako kalau belum disalurkan sangat besar.

Bank jangan hanya mengambil untung dari sisi bisnisnya, anggap ini misi sosial jangan mempersulit warga dengan masalah administrasi."

"Banyak dana tertahan di bank cabang-cabang setempat, biasanya masalah admistrasi para lansia yang tidak bisa mengambil sendiri," katanya.

Atas beragam masalah ini, dirinya meminta seluruh instansi yang terkait agar mempermudah dan bersinergi tersalurkan bantuan sembako tersebut.

Sementara itu Wakil Bupati Sragen, Suroto menyampaikan Kabupaten Sragen termasuk daerah perluasan program sembako yang dilaksanakan sejak Oktober 2018.

Sampai tahun 2021, penerima program sembako ini sebanyak 59,309 KPM dan sembako reguler sebanyak 10,416 KPM dengan total serapan bantuan sebesar 96, 88 persen

Sedangkan untuk sembako PPKM sebanyak 17.198 KPM dengan total serapan sebesar 40, 71 persen.

Suroto melanjutkan serapan sembako PPKM ini hasil penyandingan data dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan verifikasi oleh Kecamatan dan Desa.

Dibantu seluruh potensi sosial yang ada termasuk Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan PKH sehingga didapatkan data Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) belum tersalurkan sejumlah 5.935 KKS reguler dan 3.788 KKS PPKM.

Baca juga: Sering Dijadikan Lelucon, tak Disangka Bahasa Ngapak Budaya Majapahit yang Masih Murni

Baca juga: Ajak 160 Pelajar SD Senang Ikut Vaksin, Ada Wahana Petik Terong di Kebun Lapas Terbuka Kendal

"Dalam jangka panjang penyaluran penyaluran bantuan sosial diharapkan berdampak bagi peningkatan kesejahteraan dan kemampuan ekonomi penerima manfaat," katanya. (*)