KPU Blora: Tahapan Pilkada Serentak Dimulai Juni 2022

TRIBUNJATENG.COM, BLORA - KPU Kabupaten Blora menggelar acara seremoni peluncuran Hari Pemungutan Suara Pilkada Serentak Tahun 2024, Jumat (18/2/2022). 

Ketua KPU Kabupaten Blora, M Hamdun mengatakan, peluncuran hari pemungutan suara pemilu serentak 2024 itu dilaksanakan oleh KPU RI. 

Baca juga: PKN Sebut Aparat Penegak Hukum Tak Serius Tangani Kasus Perades di Blora

Baca juga: Respons Arief Rohman Bupati Blora Seusai Pratama Arhan Direkrut Tokyo Verdy Jepang

Baca juga: 2 Truk Pupuk Subsidi Tak Bertuan Masuk Blora, Dandim Bicara, Polisi Belum Tahu: Masih Diperiksa

Baca juga: Bandara Ngloram Blora Diperluas, Sudah Siap Rp 25 Miliar Buat Bebaskan 3,6 Hektare Lahan Warga

"Sebagaimana diketahui, hari pemungutan itu sudah ditetapkan yaitu 14 Februari 2024," ucapnya kepada Tribunjateng.com, Jumat (18/2/2022). 

"Jadi pada Senin (14/2/2022) itu adalah tepat 2 tahun, sebelum pemungutan suara pada 2024," imbuhnya. 

Dikatakannya, momentum ini sekaligus menandai bahwa KPU dalam waktu dekat akan melaksanakan tahapan untuk pemilu 2024.

"Sesuai UU, waktunya adalah 20 bulan sebelum pemungutan."

"Jatuhnya ada pada juni 2022," ungkapnya. 

"Itu akan diawali dengan pendaftaran partai politik, tahap awal, dilanjutkan tahapan-tahapan berikutnya hingga 14 Februari 2024 sebagai puncaknya," tambahnya. 

Hamdun juga membeberkan mengapa KPU RI melibatkan seluruh jajaran mulai KPU provinsi hingga KPU kabupaten/kota. 

"Kami sudah menyosialisasikan."

"Kami ingin menyebarluaskan ke semua pihak, bahwa 2 tahun lagi akan ada pemilu."

"Hajat besar nasional, kami libatkan semua," terangnya. 

"Kami hadirkan Forkopimda, partai politik, Bawaslu harapannya semakin banyak orang memahami serta mendapatkan informasi terkait ini," lanjutnya. 

Setelah ini, pihaknya akan ada momentum lain yang akan dilaksanakan KPU untuk menyosialisasi hal tersebut. 

Terkait daftar pemilih berkelanjutan, pihaknya selalu update setiap bulan. 

Pihaknya bersama Dinas Dukcapil, sekolah, lembaga kemasyarakatan, TNI-Polri, yang lembaga tersebut memiliki data pemilih. 

"Seperti data kematian, mutasi, sekolah dengan data pemilih pemula, TNI Polri dengan data pensiunan dan masuk, pengadilan barangkali pemilih yang ada di rutan, atau pemilih yang dicabut hak pilihnya," paparnya. 

Hamdun juga menuturkan, meski sebenarnya tidak termasuk pada tahapan pemilu serentak.

Ini merupakan upaya KPU di luar tahapan pemilu sebagai kegiatan meningkatkan daftar pemilih. 

"Ini akan semakin memvalidasi data pemilih yang dikelola."

"Sehingga pemilu 2024, proses yang dimulai dari awal ini membantu banyak proses validasi," pungkasnya. (*)

Baca juga: Hujan Pagi hingga Siang Bikin Rumah Warga Semarang Terendam Banjir

Baca juga: Senin 21 Februari, Pembelajaran Tatap Muka Dimulai Lagi di Semarang, Sempat Dihentikan Dua Pekan

Baca juga: Jalur Lingkar Ambarawa Sempat Longsor, Bikin Kemacetan Selama 4 Jam

Baca juga: Eks Napiter di Pemalang Diminta Jadi Agen Perubahan