OPINI Ummi Nuamah : Membangun Konsistensi Gen-Z dalam Mengawal Pemilu

oleh Ummi Nuamah

Bawaslu Kabupaten Semarang

POLITIK pada dasarnya mulia ketika dilakukan sesuai dengan tujuan yang sesungguhnya. Yaitu sebagai perantara untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat, terwujudnya masyarakat yang aman, damai dan berkeadilan. Bukan untuk tujuan pribadi ataupun kelompok tertentu saja.

Proses politik yang terjadi kemudian akan menjadi perilaku politik yang pada akhirnya akan terbentuk Budaya Politik.

Pada tataran praksis, budaya politik warga negara akan tampak dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan publik, dalam proses rekrutmen politik partai politik atau lembaga legislatif.

Pada proses kampanye politik dan aktivitas menyalurkan suara politiknya dalam pemilu (eksekutif dan legislatif) maupun dalam pemilihan kepala daerah. (Aos Kuswandi dalam Jurnal “Membangun Gerakan Budaya Politik Dalam Sistem Politik Indonesia)

Pemungutan suara Pemilu telah ditetapkan oleh KPU yaitu tanggal 14 Februari 2024. Sedangkan pelaksanaan Pilkada ditetapkan tanggal 27 November 2024, dengan bebagai pertimbangan.

Sesuai dengan UU No 7 tahun 2017 tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai pertengahan tahun 2022 atau 20 bulan sebelum masa pemungutan suara.

Pelaksanaan Pemilu yang cukup panjang dan Pilkada yang berhimpitan, maka ada tahapan-tahapannya pun beririsan.

Maka diperlukan konsep yang matang yang dapat direalisasikan sampai pada tataran grassroot (TPS) dengan tidak meninggalkan prinsip-prinsip dan tujuan demokrasi.

Menguatkan budaya politik yang menempatkan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat dan penyelenggaraannya sesuai kehendak rakyat.

Budaya politik yang demokratis akan terwujud sistem politik yang demokratis, hasilnya adalah Pemilu yang demokratis. Selain itu juga akan mewujudkan budaya politik yang partisipatif.

Parameter Keberhasilan

Tantangan besar yang dihadapi Bangsa ini adalah bagaimana membangun kesadaran politik masyarakat. Bahwa “politik’ tidak menjadi hidangan para elite politik saja, bukan lagi menjadi sesuatu yang menakutkan bagi seluruh kalangan masyarakat umum terutama generasi muda.

Untuk membangun kesadaran tersebut perlu adanya pelibatan masyarakat secara langsung untuk siap menjadi subjek Pemilu bukan lagi menjadi objek bagi kepentingan-kepentingan politik.

Pentingnya mengajak masyarakat dalam keikutsertaan pengawasan partisipatif pemilu ini, bagian dari membangun kesadaran masyarakat untuk ikut serta mengawal proses demokrasi melalui pemilihan umum.

Adanya keterlibatan masyarakat menjadi pengawas partisipatif dapat menjadi kontrol dan Parameter keberhasilan Pemilu.

Oleh karena itu, untuk dapat mengembalikan “ruh” demokrasi, maka dalam setiap agenda-agenda politik dalam hal ini adalah Pemilu maka bagaimana masyarakat berperan ikut serta mensukseskan agenda-agenda pemilu, tidak lagi menjadi masyarakat yang apatis terhadap kegiatan-kegiatan Pemilu.

Peran Gen Z

Rilis sensus Penduduk 2020 oleh Badan Pusat Statistik, memberikan gambaran demografi Indonesia yang mengalami banyak perubahan dari hasil sensus sebelumnya di 2010.

Sesuai prediksi dan analisis berbagai kalangan, Indonesia tengah berada pada periode yang dinamakan sebagai Bonus Demografi.

Menariknya, hasil sensus 2020 menunjukkan komposisi penduduk Indonesia yang sebagian besar berasal dari Gen Z (27,94 Persen), yaitu generasi yang lahir antara tahun 1997 sampai dengan 2012.

Generasi Milenial jumlahnya berada sedikit di bawah Gen Z, yaitu sebanyak 25,87 Persen dari total penduduk Indonesia. 

Keberadaan Gen Z dan Generasi Millenial ini menjadi kelompok dengan jumlah terbesar yaitu 50 persen lebih dari jumlah penduduk di Indonesia.

Sehingga kelompok ini memegang peranan penting dan memberikan pengaruh pada perkembangan Indonesia sekarang dan di masa yang akan datang termasuk pengaruh terhadap adanya proses demokrasi.

Kelompok yang punya peran penting bagaimana mampu merefleksikan prinsip-prinsip pemilu demokratis dalam agenda pemilu di Indonesia, dan mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi.

Kader Pengawas

Bawaslu sebagai lembaga yang diberi kewenangan dalam pengawasan Pemilu sudah banyak melakukan terobosan-terobosan untuk merangkul generasi Z ini terlibat aktif dalam pengawasan partisipatif Pemilu.

Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) merupakan salah satu ikhtiar Bawaslu untuk memberikan pengetahuan dan pengalaman serta ruang bagi anak-anak muda ini untuk memberikan sumbangsih untuk pembangunan demokrasi di negeri ini.

Syarat peserta SKPP yang dibatasi usinya tidak boleh lebih dari 30 tahun, dan diutamakan berpengalaman menjadi pengurus organisasi maupun komunitas, mempermudah menularkan pengetahuan dan pengalamannya kepada anggota organisasi maupun komunitasnya yang didominasi anak-anak gen-Z.

Data yang disampaikan oleh Bawaslu RI, pada tahun 2020 ada sekitar 20.665 pendaftar SKPP. Transfer pengetahuan yang dilakukan oleh Narasumber kepada peserta SKPP di tahun 2020 dilakukan melaui daring .

Pada tahun 2021 ada lebih dari 10 ribu almuni SKPP dasar, 1200 menengah, dan 204 SKPP lanjutan dinyatakan telah lulus di tahun 2021.

Hal ini membuat para lulusan SKPP bakal siap mengawasi Pemilu dan Pemilihan (Pilkada) Serentak 2024.

Membangun konsistensi Gen Z dalam mengawal pemilu dapat dilakukan dengan memberikan peran kepada mereka untuk ikut serta dalam pengawasan seluruh tahapan Pemilu, akan membuka kesadaran mereka bahwa pemilu ataupun pilkada tanpa dukungan seluruh komponen masyarakat, tujuan demokrasi untuk mencapai kesejahteraan hanya akan menjadi sebuah angan-angan saja. (*)

Baca juga: Hotline Semarang : Pak, Kapan PTM di Kota Semarang Dimulai Lagi?

Baca juga: Fokus : JHT, Pemerintah (Lagi) Jahat?

Baca juga: Ngaku Terinspirasi dari Film, Rama Palak Pengelola Distribusi Solar Bermodal Surat Tugas BIN Palsu

Baca juga: Minyak Goreng di Banyumas Langka, Warga Saling Dorong dan Berebut