DPR Ancam Jemput Paksa Mendag karena Rapat Bahas Harga Minyak Goreng Tertunda

Yeka menyebut dampak dilepaskan ke mekanisme pasar adalah tingginya harga minyak goreng. Oleh karena itu pemerintah perlu melindungi kelompok masyarakat yang rentan.

"Pemerintah fokus melayani terhadap kelompok masyarakat yang rentan melalui mekanisme bantuan langsung tunai (BLT)," kata dia.

Ia juga mengatakan agar tidak membebankan APBN, untuk keperluan BLT, pemerintah dapat meningkatkan pajak dan levy ekspor produk turunan CPO seperti RBD Palm Olein, RBD Palm Oil, RBD Palm Stearin dan PFAD.

Lebih lanjut, Yeka memaparkan hasil riset yang dilakukan Ombudsman selama kurun waktu Februari hingga Maret 2022, menemukan kebutuhan pasar terhadap penetapan HET minyak goreng semakin meningkat.

Riset yang dilakukan pada 274 pasar di seluruh Indonesia ini mencatat kepatuhan pasar modern pada 22 Februari hanya 69,85 persen, namun pada 14 Maret meningkat menjadi 78,94 persen.

Adapun ritel tradisional dari 57,14 persen menjadi 74,19 persen. Sedangkan di ritel tradisional dari 10,19 persen menjadi 16,67 persen.

Namun, kondisi terbalik pada pasar tradisional. Sebagai pasar paling banyak konsumen ternyata kepatuhannya terhadap HET malah menurun, dari sebelumnya 12,82 persen menjadi 4,25 persen. (CNN Indonesia/Tribun Jateng Cetak)