Berita Banjarnegara
Syamsudin Buka-bukaan, Inilah Suka Duka Jabat Plh Bupati Banjarnegara, Sudah 8 Bulan Berjalan
Masa jabatan Syamsudin sebagai Plh Bupati Banjarnegara pun kini segera berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah pada 22 Mei.
Penulis: khoirul muzaki | Editor: deni setiawan
lihat foto
TRIBUNJATENG.COM, BANJARNEGARA - Banjarnegara termasuk satu di antara kabupaten yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir 22 Mei 2022.
Sebelum berakhir masa jabatan, Budhi Sarwono sudah terlebih dahulu dinonaktifkan jabatannya sebagai Bupati Banjarnegara.
Ini menyusul kasus dugaan korupsi yang membuatnya ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Baca juga: Harga Minyak Mahal Usai HET Dicabut, Pedagang di Banjarnegara Mengeluh Penjualan Berkurang
Baca juga: Budhi Sarwono Banjarnegara Babak Belur Kena Kasus Baru Pencucian Uang, KPK Punya Bukti Terbaru
Baca juga: Awas Hoaks, Wisata Dieng Tetap Aman, Pemkab Banjarnegara: Silakan Wisatawan Berkunjung
Baca juga: Cara Ganti E KTP Rusak dan Hilang di Banjarnegara Secara Online Tanpa Antrian Proses Cepat
Untuk mengisi kekosongan jabatan, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menunjuk Wakil Bupati Banjarnegara, Syamsudin menjadi Plh Bupati Banjarnegara, pada September 2021.
Sejak saat itu, mantan Ketua PGRI Kabupaten Banjarnegara itu melaksanakan tugas pimpinan tertinggi di daerah.
Masa jabatan Syamsudin sebagai Plh Bupati Banjarnegara pun kini segera berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah pada 22 Mei 2022.
Saat masih menjabat sebagai Wakil Bupati Banjarnegara, Syamsudin tak memungkiri jika perannya kecil dalam mengatur roda pemerintahan Kabupaten Banjarnegara.
“Karena hampir semua di-handle beliau (Budhi Sarwono),” katanya kepada Tribunjateng.com, Jumat (18/3/2022).
Baru setelah ditunjuk sebagai Plh Bupati Banjarnegara, Syamsudin mulai “tancap gas”.
Dia langsung menggelar konsolidasi dengan jajaran di bawahnya.
Ia memastikan kegiatan infrastruktur yang menjadi prioritas kepemimpinannya saat masih bersama Budhi Sarwono tetap berjalan.
Tetapi ia menghindari persoalan yang sedang diusut dan menjadi kewenangan aparat penegak hukum.
Dalam masa jabatan yang singkat, hanya beberapa bulan, tentu tak banyak yang bisa dia perbuat.
“Karena apa yang dilakukan bukan dari awal."
"Kami mulai September 2021."
