Berita Kudus
Bupati Kudus Hartopo Minta Kajian Efisiensi LPJU Sistem Token
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) menargetkan penggantian meteran listrik Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) menggunakan sistem token dapat mengurangi
Penulis: raka f pujangga | Editor: Catur waskito Edy
lihat foto
TRIBUNJATENG.COM, KUDUS - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) menargetkan penggantian meteran listrik Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) menggunakan sistem token dapat mengurangi beban anggaran.
Bupati Kudus, HM Hartopo mendukung peralihan LPJU di Kudus yang seluruhnya akan menggunakan meteran listrik dengan sistem token.
"Harapannya sistem token ini membuat belanja listrik jadi berkurang," ujar dia.
Pasalnya dengan sistem token, Pemkab Kudus tidak perlu lagi membayar abonemen yang dikenakan terhadap meteran LPJU itu.
Selama ini, meteran konvensional mengharuskan pemerintah daerah membayar tagihan abonemen meski LPJU tersebut dalam kondisi padam.
"Sekarang ini bertahap diganti ke sistem token, jadi kami membayar sesuai lampu yang menyala," ujarnya.
Kendati demikian, orang nomor satu di Kudus itu meminta agar Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) tetap melakukan pengawasan dan perawatan.
Tujuannya agar LPJU yang sudah menggunakan sistem token tetap menyala dan tidak kehabisan pulsa.
"Durasinya berapa lama jadi bisa tahu. Sebelum durasinya habis harus sudah diisi," jelasnya.
Dia berharap, penggantian meteran listrik menggunakan sistem token tidak mengurangi layanan kepada masyarakat.
Pengendara bisa melintas dengan aman dan nyaman karena kondisi jalannya terang meski di malam hari.
"Lampu penerangan jalan ini penting bagi pengendara yang melintas di jalan raya," ujar dia.
Kendati demikian, pihaknya masih belum mengetahui secara rinci terkait penghematannya.
Dia meminta agar Dinas PKPLH Kudus juga dapat melakukan kajian terkait migrasi meteran listrik tersebut.
"Kajian belum ada, nanti kami akan meminta Dinas PKPLH juga untuk melakukan kajian," jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas PKPLH Kudus, Agung Karyanto menjelaskan, belum melakukan kajian terkait penghematan belanja listrik tersebut.
Hal itu karena migrasi yang dilakukan tersebut berlangsung baru tujuh bulan terakhir, sejak Agustus 2021 lalu.
"Ini masih baru, jadi kami belum ada kajian penghematannya sampai berapa persen," ujarnya.
Namun, jika melihat sisa anggaran 2021 lalu pihaknya mampu menyisakan sekitar Rp 1,05 miliar.
"Kalau melihat sisa anggaran tahun lalu ada sekitar Rp 1,05 miliar sejak migrasi ke token dari Agustus sampai Desember 2021," ujar dia.
Pihaknya berencana akan melakukan kajian pada tahun ini untuk melihat efisiensi belanja anggaran setelah migrasi yang dilakukan tersebut.
"Rencana nanti kami akan melakukan kajian berapa efiensi anggaran yang dilakukan ini," jelasnya.
Biasanya Dinas PKPLH Kudus harus menyiapkan anggaran mencapai Rp 31 miliar untuk membayar seluruh tagihan listrik setiap tahunnya.
"Mudah-mudahan migrasi ini membuat biaya listrik semakin hemat," ucapnya. (raf)
Baca juga: Minyak Goreng Mahal, Pedagang Gorengan di Blora Siasati Kurangi Ukuran
Baca juga: Doa Minta Diberi Kemudahan dalam Segala Urusan Dunia
Baca juga: Kecelakaan di Bekasi: Pengemudi Mobil Ngantuk Tabrak 7 Driver Ojol Tunggu Pesanan di Depan Restoran
Baca juga: Video Kebakaran di Salatiga Hanguskan Kios Laundry, 2 Orang Terluka
