Provinsi Jateng Jadi Leading Total Fertility Rate di Indonesia dengan Angka 2,09 Persen

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Data Studi Status Gizi Indonesia (SSGI), stanting di Jateng mencapai 20 persen.

Capaian tersebut membuat Jateng mencatatkan diri sebagai provinsi di Pulau Jawa dengan angka stanting terendah.

Sementara angka stunting nasional di angka 27 persen, dan terpaut 7 persen dengan Jateng.

Selain angka stanting, Jateng juga didapuk sebagai provinsi penyangga utama di Indonesia terkait Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP).

Pasalnya menurut data dari PK21, Total Fertility Rate (TFR) dari program MKJP di Jateng di angka 2,09 persen dan berbanding tipis dengan target nasional 2.1 persen.

Tak hanya itu, peserta KB aktif di Jateng yang mencapai 60,3 persen juga di atas nasional 54,7 persen.

Berbagai capaian itu diutarakan oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jateng, Widwiono, saat membuka Forum Jurnalis Bangga Kencana Jawa Tengah, secara virtual.

Ia menyampaikan, meski angka menunjukkan progres baik, namun masih perlu untuk ditingkatkan.

"Angka stanting di Jateng memang terendah di Pulau Jawa. Hasil tersebut masih bisa dimaksimalkan jika semua bergerak bersama. Kami yakin akhir 2022, penurunan angka stanting di Jateng bisa mencapai 3,5 persen, dan di 2023 bisa di bawah 14 persen," katanya, Selasa (22/3/2022).

Widwiono juga menyebutkan, tiga indikator utama akan jadi fokus program di 2022 hingga 2023.

"Indikator utama yang akan jadi fokus yaitu percepatan penurunan stanting, pelayanan KB MKJP, dan KB pasca persalinan. Jika tiga hal itu digarap secara maksimal pastinya prosentase capaian akan semakin maksimal," katanya.

Meski demikian, ia mangakuasih khawatir dengan capaian stanting hingga TFR di Jateng yang masih dinamis.

"Karena anggaran terserap untuk stanting, pengadaan alat kontrasepsi yang biasanya 18 bulan, tahun ini hanya 12 bulan dan Desember mendatang akan habis. Kami khawatir saat gerakan masal untuk percepatan KB MKJP dilakukan, implan dan IUD habis sebelum berakhirnya 2022," ucapnya.

Ditambahkannya, untuk mengantisipasi habisnya stok alat kontrasepsi dalam fokus program, BKKBN telah melakukan koordinasi dengan Keluarga Berencana dan Kesehatan Rerpoduksi (KBKR)

"Kami minta ada tim yang melakukan korscek, jadi sebelum stok alat kontrasepsi habis harus dilaporkan ke pusat supaya bisa dicukupi, karena jika habis pastinya akan berpengaruh pada program," tambahnya.

Sebelum mengakhiri pembukaan, Widwiono menuturkan, BKKBN juga telah berkomitmen dengan Asosiasi Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Arsada).

"Dari koordinasi tersebut 348 direktur rumah sakit berkomitmen akan menyiapkan alat kontrasepsi hingga biaya layanannya, supaya program kami bisa berjalan secara maksimal," ujarnya. (*)