100.000 Warga Terperangkap di Mariupol, Rusia Tak Ingin Tawar-menawar

TRIBUNJATENG.COM, KHARKIV – Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan hampir 100.000 orang kini terperangkap di antara reruntuhan Kota Mariupol di Ukraina, dengan menghadapi masalah kelaparan, kehausan, dan pemboman Rusia tanpa henti. 

Presiden mengatakan hal itu saat PBB juga tengah mempertajam tuntutan agar Rusia mengakhiri perangnya di Ukraina. Human Rights Watch sendiri telah menyampaikan bahwa puluhan ribu penduduk telah meninggalkan kota pelabuhan selatan yang terkepung itu selama invasi Rusia ke Ukraina. 

Mereka disebut membawa kesaksian mengerikan tentang serangan Rusia yang membuat banyak warga sipil tewas di mana-mana dan bangunan yang hancur. Zelensky mengatakan lebih dari 7.000 orang telah melarikan diri dari Kota Mariupol dalam 24 jam terakhir saja. 

Namun, satu kelompok penduduk yang bepergian di sepanjang rute kemanusiaan yang disepakati di barat kota ditangkap begitu saja oleh pasukan Rusia. 

Dia memperingatkan bahwa ribuan lainnya tidak dapat pergi meninggalkan kota karena situasi kemanusiaan yang memburuk. 

“Hari ini, kota itu masih memiliki hampir 100.000 orang dalam kondisi tidak manusiawi. Dalam pengepungan total. Tanpa makanan, air, obat-obatan, di bawah pengeboman terus-menerus dan di bawah pengeboman terus-menerus,” kata Zelensky dalam rekaman video pada Selasa (22/3).

Dia memperbarui seruan kepada Rusia untuk mengizinkan koridor kemanusiaan yang aman bagi warga sipil untuk melarikan diri. Baca juga: Kota Mariupol Dibombardir Rusia Hingga Jadi Abu Dikutip dari AFP, citra satelit yang dirilis oleh perusahaan swasta Maxar menunjukkan lanskap Kota Mariupol yang telah hangus, dengan beberapa bangunan sudah terbakar dan asap mengepul dari kota.

Rusia Tak Ingin Tawar-menawar

Di sisi lain, Duta Besar Rusia untuk Indonesia menyatakan tekad Moskwa untuk mempertahankan kepentingannya, tanpa tawar-menawar dalam perundingan damai untuk menghentikan serangannya ke Ukraina.

“Kami tak akan tawar-menawar, kami melindungi kepentingan kami. Tujuan kami untuk demiliterisasi dan de-nazifikasi Ukraina. Dan menurut Presiden kami (Vladimir Putin) itu akan terwujud,” ujar Duta Besar Rusia untuk Indonesia Lyudmila Vorobyovo dalam konferensi pers di Jakarta pada Rabu (23/3). 

“Jika kami dapat melakukannya lewat cara diplomatik itu akan baik dan operasi (militer) akan langsung berhenti. Tapi jika kami tidak dapat melakukannya secara diplomatik kami akan melanjutkan.” tegasnya. 

Dia mengaku tidak bisa memberi tahu tanggal pasti kapan operasi militer Rusia akan berakhir, tetapi mengeklaim bahwa pihaknya juga berharap perdamaian bisa segera tercapai. 

Sejauh ini Rusia masih menunggu hasil perundingan tingkat tinggi yang berjalan di Belarus. Belum ada rencana untuk pertemuan antara Presiden Vladimir Putin dan Presiden Ukraina. 

“Itu bukan keinginan kami (perang), kami tidak menduduki Ukraina, kami tidak ingin menghancurkan Ukraina, kami tidak ingin menyakiti orang Ukraina. Kami tidak ingin melakukan itu.”

Kedutaan Besar Rusia untuk Indonesia juga membantah sejumlah gambar yang beredar, terutama soal berbagai kerusakan yang terjadi di Ukraina. Rusia mengeklaim tidak banyak kerusakan yang terjadi.