Belum Ada Kesepakatan, Putin Belum Bersedia Temui Zelensky

TRIBUNJATENG.COM, MOSKOW - Perdamaian antara Rusia dan Ukraina masih jauh panggang dari api. Hingga beberapa kali pertemuan delegasi kedua negara, belum ada perjanjian yang berhasil disepakati.

Rusia mengeluarkan pernyataan yang ditujukan untuk menanggapi soal kemungkinan dilakukannya pertemuan antara Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky.

Hal itu diungkapkan juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, bersamaan dengan pembicaraan antara delegasi Moskow dan Kyiv yang masih berlangsung di tengah konflik militer di Ukraina.

Menurut dia, pembicaraan antara Presiden Rusia dan Ukraina hanya mungkin dilakukan setelah kesepakatan diselesaikan. Saat ini, tidak ada acuan waktu yang pasti untuk kemungkinan dilakukan pertemuan antara Vladimir Putin dan Volodymyr Zelensky.

Bahkan sebelum itu bisa terjadi, Peskov menyebut, semua perjanjian antara kedua negara harus diselesaikan lebih dulu.

“Tidak ada yang berubah dalam hal ini. Saya tidak akan menentukan kerangka waktu yang jelas,” katanya, kepada wartawan, dilansir dari Russia Today (RT), Kamis (31/3).

"Kami telah menyatakan sebelumnya bahwa pertemuan di tingkat tertinggi harus didahului dengan finalisasi pekerjaan pada kesepakatan, pengesahan, dan inisial teks-teks ini oleh pejabat tinggi," tambahnya.

Awal pekan ini, Turki, yang menolak menjatuhkan sanksi terhadap Rusia atas operasi militernya di Ukraina, menjadi tuan rumah negosiasi antara delegasi Moskow dan Kyiv.

Setelah pembicaraan, negosiator Rusia Vladimir Medinsky mengumumkan bahwa Ukraina telah mengajukan proposal tertulis mengenai kemungkinan kesepakatan antara kedua negara, yang mencakup komitmen untuk melepaskan keanggotaan NATO dan senjata nuklir.

Pasalnya, menurut dia, pihak Ukraina mengonfirmasi kebutuhan untuk memastikan status non-nuklir, non-blok Ukraina, dan keamanannya di luar kerangka kerja NATO, serta pemahaman rekan-rekan Ukraina bahwa masalah Crimea dan Donbass telah diselesaikan secara permanen.

Crimea adalah wilayah di Ukraina yang telah dicaplok oleh Rusia pada 2014. Namun, Kyiv mengeklaim pemungutan suara itu tidak sah dan mengacu pada Crimea sebagai wilayah Ukraina yang diduduki sementara.

Mengenai Republik Donbass, Moskow mengakui wilayah itu sebagai negara merdeka pada Februari.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Ukraina, Oleg Nikolenko, tidak setuju dengan interpretasi Lavrov tentang hasil negosiasi yang telah berjalan.

Ia menilai bahwa Menteri Luar Negeri Rusia itu menunjukkan kesalahpahaman dari proses negosiasi, dan menegaskan bahwa masalah Crimea dan Donbass akan diselesaikan secara permanen setelah Ukraina memulihkan kedaulatannya atas Rusia.

Rusia diketahui telah menyerang Ukraina selama 37 hari sejak 24 Februari. Rusia kini menuntut agar Ukraina secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara netral yang tidak akan pernah bergabung dengan blok militer NATO yang dipimpin Amerika Serikat (AS).

Ukraina menegaskan bahwa serangan Rusia benar-benar tidak beralasan, dan membantah klaim bahwa pihaknya berencana untuk merebut kembali kedua republik dengan paksa. (Kompas.com/Tribunnews)