BLT Minyak Goreng Rp 300 Ribu Cair Bulan Ini untuk 20,5 Juta Keluarga

Untuk pupuk subsidi, pemerintah akan membatasinya pada pupuk urea dan NPK dan Presiden berharap subsidi tersebut dapat tepat sasaran.

"Kita ketahui urea sekarang harganya mendekati USD1.000 dan potas dan KCL Indonesia impor dan salah satunya kan impornya juga dari Ukraina. Oleh karena itu Bapak Presiden mewanti-wanti agar subsidi pupuk nanti tepat sasaran, para petani bisa menerima pupuk sehingga tentunya harga pupuk tidak membuat kelangkaan pupuk," pungkasnya.

Tekan Kelangkaan

Kebijakan bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng dinilai bisa menekan kelangkaan. Munculnya kebijakan BLT dan pencabutan subsidi minyak goreng curah dinilai akan mengatasi kelangkaan minyak goreng di masyarakat.

"Dengan kebijakan BLT dan subsidi minyak goreng curah dicabut kelangkaan minyak goreng akan bisa teratasi," kata Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Piter Abdullah.

Menurutnya, kebijakan BLT adalah kebijakan pemerintah untuk mengatasi permasalahan tingginya harga minyak goreng.

Hal ini berdampak besar terhadap kelompok masyarakat bawah.

Menurutnya, kebijakan BLT ini menggantikan kebijakan sebelumnya, yaitu subsidi minyak goreng curah. Subsidi ini, kata dia, justru memicu kelangkaan akibat penyelewengan seperti penimbunan dan penyelundupan.

Selain BLT minyak goreng, Piter berharap bantuan lain dari pemerintah pun bisa tepat sasaran.

"Saya lebih memilih kebijakan BLT dibandingkan dengan subsidi minyak goreng curah yang rawan penyelewengan," kata dia.

Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDIP Hendrawan Supratikno merespons soal ramai kritikan program pemerintahan Presiden Jokowi terkait Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng dan BLT. Dimana, banyak pihak yang kembali mempertanyakan konsistensi Presiden Jokowi yang pernah mengkritik program BLT di era Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Hendrawan mengatakan, bahwa BLT yang dijalankan oleh pemerintah saat ini harus dipahami sebagai jalan keluar sementara.

"BLT harus dipahami sebagai solusi sementara," kata Hendrawan.(Tribun Network/den/fik/wly/Tribun Jateng Cetak)