Pemerintah Siapkan Anggaran Pilkada Serentak & Pemilu 2024 Rp 110,4 Triliun

TRIBUNJATENG.COM - Anggaran yang bakal dipergunakan untuk pemilu dan pilkada tahun 2024 diperkirakan mencapai Rp 110,4 triliun.

Presiden Joko Widodo(Jokowi) mengatakan dari total anggaran tersebut anggaran untuk KPU sebesar Rp 76,6 triliun dan Badan Pengawas Pemilu(Bawaslu) Rp 33,8 triliun.

"Pemilu pada 14 Februari 2024 dan Pilkada serentak November 2024 diperkirakan butuh anggaran sampai Rp 110,4 triliun, un

tuk KPU Rp 76,6 triliun dan Bawaslu Rp 33,8 triliun," ujar Jokowi dalam unggahan di akun Twitter resminya @jokowi yang dikutip Selasa(12/4).

"Saya minta untuk dihitung lagi lebih detail, baik APBN maupun APBD, agar dapat dipersiapkan secara bertahap," lanjut Kepala Negara.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera menyebut, bahwa anggaran Rp 110,4 triliun untuk Pemilu 2024 sangat besar. Namun, ia juga menyadari bahwa anggaran tersebut dialokasikan untuk honor tenaga Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

"Terlalu besar. Tapi mayoritas memang untuk honor tenaga KPPS," kata Mardani.

Mardani pun mengatakan, dalam kondisi negara sedang menghadapi beratnya beban keuangan akibat pandemi, semua pihak perlu saling menjaga. Untuk itu, ia sepakat dengan peryataan Presiden agar dana anggaran Pemilu untuk dihitung ulang.

Politisi PKS itu pun mengusulkan, agar dana Pemilu maksimal Rp 60 triliun untuk dua lembaga, baik Bawaslu RI maupun KPU RI. "Bagus diajukan ulang dengan besaran yang rasional. Maksimal Rp 60 triliun untuk kedua lembaga penyelenggara Pemilu," jelas Mardani.

Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komaruddin menilai, bahwa rencana anggaran Rp 110,4 triliun itu terlalu tinggi dan sangat tinggi. Ia pun menyebut, pernyataan Presiden Jokowi yang mengatakan harus dihitung ulang soal anggaran Pemilu itu sudah tepat.

"Karena luar biasa tinggi anggaran Pemilu tersebut. Jangan sampai anggaran yang terlampau tinggi tersebut menjadi bancakan korupsi," kata Ujang.

Terlebih, kata Ujang, saat ini negara tengah menghadapi situasi ekonomi sulit akibat pandemi Covid-19. Sehingga, menghitung ulang dan mengurangi anggaran dana Pemilu 2024 yang begitu tinggi menjadi sebuah keniscayaan.

"Penyelenggara Pemilu mesti irit-itit dan menyederhanakan pengadaan-pengadaan barang untuk keperluan Pemilu agar tak terlalu mahal. Koyak suara, kertas suara, tinta, dll. Mesti dicari harga yang termurah dan memiliki kualitas bagus," ujar Ujang.

Ketua DPP Bidang Ideologi dan Kaderisasi PDI-P Djarot Saiful Hidayat berpendapat, perkiraan anggaran pemilihan umum (pemilu) tahun 2024 sebesar Rp 110,4 triliun perlu dihitung ulang. 

Menurut dia, perhitungan anggaran itu perlu dilakukan secara cermat karena ada dua pemilihan dalam satu tahun yang sama. "Tentunya perlu dihitung ulang karena pemilu 2024 itu kan dua kali pemilu, satu pemilu legislatif dan presiden, kemudian November pemilu kepala daerah seluruh Indonesia, makanya harus dihitung dengan cermat," ujar Djarot.