Wonosobo Hebat
Selamat Datang di Superhub Pemkab Wonosobo

Berita Kriminal

'Nyamar' Jadi Tukang Parkir Pasar, Anggota DPR RI Dedi Mulyadi Terkejut Dapat Uang Segini

Anggota DPR RI Dedi Mulyadi 'nyamar' menjadi tukang parkir di Pasar Rebo Purwakarta, Jawa Barat, Jumat (15/4/2022).

Editor: rival al manaf
(Dok Dedi Mulyadi)
Anggota DPR RI Dedi Mulyadi saat bernegosiasi dengan juru parkir liar di Pasar Rebo, Purwakarta, Jumat (15/4/20022). 

TRIBUNJATENG.COM, PURWAKARTA - Anggota DPR RI Dedi Mulyadi 'nyamar' menjadi tukang parkir di Pasar Rebo Purwakarta, Jawa Barat, Jumat (15/4/2022).

Dedi melakukan penyamaran itu untuk menjawab rasa ingin tahunya soal berapa pendapatan daerah dari retribusi parkir.

Hasilnya ia menemukan fakta mengejutkan terkait pendapatan parkir di satu titik saja.

Sebelum menjadi tukang parkir, Dedi sempat "bernegosiasi" dengan juru parkir liar yang sudah lama bekerja di Pasar Rebo.

Baca juga: Promo Terbaru Superindo 16 April 2022 THR Datang Belanja Senang Khong Ghuan Jumbo Hanya Rp 84900

Baca juga: Kesaksian Korban Begal Payudara: Dia Pura-pura Tanya Alamat Lalu Pegang Terus Kabur

Baca juga: Jadwal Imsak dan Buka Puasa Kabupaten Pati Besok, Ramadhan Hari Ke-15, Minggu 17 April 2022

Bahkan, Dedi memberi uang Rp 200.000 kepada masing-masing juru parkir untuk mengganti pendapatan mereka.

Namun negosisasi tersebut beralngsung alot.

Sejumlah juru parkir menolak diganti karena ia memiliki kewajiban untuk menyetor uang parkir ke seseorang yang dianggap bos mereka.

Namun orang itu bukanlah dari pemerintahan setempat.

Dedi pun sempat berdebat dengan juru parkir liar itu.

"Karena ketika saya jadi tukang parkir di pasar, saya bikin pusing preman pasar," ucap Dedi.

Dedi pun mengancam akan melaporkan para juru parkir liar itu ke aparat hukum karena praktik itu dinilai sebagai pungutan liar.

"Ini kan sudah kasih tadi Rp 200.000 untuk honor pengganti."

"Kalau tetap tidak mau maka bisa dilaporkan ke polisi dan kejaksaan perihal pungutan liar," ancam Dedi menirukan ucapannya kepada juru parkir, ketika dikonfirmasi Kompas.com, Jumat.

Kebocoran pendapatan daerah

Ketika menjadi juru parkir, Dedi menemukan fakta yang mencengangkan.

Ternyata retribusi dari parkir di Purwakarta itu sangat besar.

Namun yang disetorkan ke pemerintah daerah masih kecil.

 Hal itu berdasarkan pengalamannya menjadi tukang parkir.

Dari subuh sampai siang, Dedi sudah mendapatkan Rp 500.000 lebih.

“Ini baru satu titik, total ada tujuh titik di Pasar Rebo. Jadi pendapatan parkir per hari dari pasar kecil ini sudah Rp 3,5 juta lebih,” ucapnya.

Kemudian uang parkir yang didapat Dedi langsung dihitung oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Dinas Perhubungan (Dishub) Purwakarta.

Dedi mengatakan, dari penghitungan awal, pendapatan parkir yang bisa didapat negara dari Pasar Rebo mencapai Rp 1,5 miliar per tahun.

Namun faktanya yang masuk ke kas negara hanya Rp 150 juta per tahun.

Menurut Dedi, seharusnya negara bisa mendapat pemasukan lebih dari sektor parkir.

Sebab uang yang didapat nantinya akan berguna untuk masyarakat, mulai dari pembangunan/revitalisasi pasar, trotoar, rumah rakyat miskin hingga bantuan lain.

“Sebenarnya kalau pengelolaan benar itu misal dalam satu hari satu titik bisa dapat Rp 300.000 hingga 400.000 nanti petugas parkir resmi bisa dapat Rp 100.000 sampai Rp 150.000. Uang itu tidak ke preman atau oknum, tapi dinikmati petugas dan masyarakat,” katanya.

“Sehingga dari parkir negara diuntungkan, petugas parkir sejahtera. Kemudian nanti petugas diasuransikan kesehatan dan kecelakaan kerja."

"Uang parkir bisa dibangun untuk tata pasar, tata trotoar, bangun rumah rakyat miskin,” lanjut Dedi.

Ia menduga dalam satu hari ada uang Rp 5 juta hingga Rp 6 juta yang dinikmati oleh preman dan oknum.

Sehingga hal tersebut harus segera diselesaikan agar pendapatan negara bisa bertambah untuk merealisasikan program yang bermanfaat untuk masyarakat.

Dari hitungan kasar di Pasar Leuwipanjang dan Pasar Rebo seharusnya pemerintah bisa mendapat pemasukan dari parkir Rp 4 miliar per tahun.

“Kalau se-kabupaten saja parkir liar bisa hilang Rp 5 miliar hingga Rp 6 miliar. Uang itu seharusnya bisa digunakan untuk bangun rumah rakyat atau penataan lainnya,” ujarnya.

Untuk itu, Dedi meminta pemerintah segera melakukan penataan dan penertiban di setiap titik parkir potensial.

Baca juga: Disaksikan 5 Anggota Kopassus, Suparlan Teriakkan Takbir saa Lompat ke Pasukan Musuh, Granat Meledak

Baca juga: Promo Indomaret Spesial Ramadhan Sabtu 16 April 2022 Choco Drink Belgian Chocolate 5500

Baca juga: Kisah Pendeta di Banyumas Mualaf, Hidayah Itu Didapat Sepersekian Detik Jelang Istri Bersyahadat

Selain itu, petugas pun harus disiapkan dan dibekali dengan identitas resmi.

“Kan sekarang sudah tidak pakai tiket, kemudian hanya pakai rompi saja. Kalau seperti itu saru, harus ada seragam dan identitas. Karena sekarang ini modal piriwit (peluit) saja orang bisa jadi tukang parkir,” ucap Kang Dedi Mulyadi.

Dedi mengaku menjadi tukang parkir dadakan tidak bermaksud mencampuri urusan receh. Namun karena Purwakarta masuk dapil dirinya, maka ia merasa memiliki kewajiban untuk membenahinya.

"Memang sekilas itu recehan ya. Tapi ternyata per tahun pendapatan parkir itu mencapai miliran rupiah. Itu baru dari pasar di kota kecil, bagaimana dengan kota-kota besar. Perputaran uangnya pasti akan lebih besar," katanya. (*)

Sumber: Kompas.com
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved