Berita Kudus

LKS Tripartit di Kudus Mulai Pantau Penyaluran THR

Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit melakukan pemantauan terhadap penyaluran tinjangan hari raya (THR) dari perusahaan kepada para buruh

Penulis: Rifqi Gozali | Editor: Catur waskito Edy
Warta Kota/Angga Bhagya Nugraha
Warga menujukkan uang NKRI pecahan baru sesuai antre penukaran di mobile konter Bank Indonesia di Blok M, Jakarta Selatan, Senin (19/12/2016). Bank Indonesia (BI) hari ini meluncurkan 11 uang rupiah Emisi 2016 dengan gambar pahlawan baru. Peluncuran uang rupiah baru ini dilakukan langsung oleh Presiden RI Joko Widodo. 

TRIBUNJATENG.COM, KUDUS - Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit melakukan pemantauan terhadap penyaluran tinjangan hari raya (THR) dari perusahaan kepada para buruh.

Pantauan itu mulai berlangsung pada Selasa (19/4/2022).

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah (Disnakerperinkop-UKM), Rini Kartika Hadi Ahmawati, mengatakan, pihaknya telah melayangkan surat kepada setiap perusahaan yang ada di Kudus. Surat tersebut intinya agar masing-masing perusahaan membayarkan THR kepada setiap pekerjanya.

"Paling lambat satu minggu sebelum lebaran. Dan rencananya besok kami ke Djarum, karena di PT Djarum ada pembagian THR keagamaan bagi pekerjanya," kata Rini, Senin (17/4/2022).

Jika perusahaan belum mampu membayar THR, bisa dibayarkan bertahap atau dicicil. Adapun besaran THR, kata Rini, yakni ketika buruh memiliki masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih, diberikan sesuau nominal satu bulan upah. 

"Untuk pekerja atau buruh yang memiliki masa kerja satu bulan secara terus menerus kurang dari 12 bulan, diberikan (THR) secara proporsional sesuai masa kerja dengan perhitungan masa kerja dibagi 12 bulan dikali satu bulan upah," kata dia.

Dari 700-an perusahaan di Kudus yang wajib melaporkan pass Kementerian Tenaga Kerja, sampai saat ini belum ada yang menyatakan diri tidak sanggup bayar THR.

"Itu kami pantau. Tugas dari tripartit dari dinas tenaga kerja, kemudian dari Apindo, dan dari serikat ini melakukan pemantauan terhadap pemberian THR Keagamaan. Jadwalnya mulai besok. Termasuk perusahaan yang terdampak pandemi," katanya.

Demi lancarnya penyaluran THR oleh setiap perusahaan terhadap buruhnya, dinas tenaga kerja juga membuka posko aduan. Posko tersebut buah kerja sama LKS Tripartit

"Jadi nanti ada unsur LKS ada Apindo, ada dari KSPSI dan ada dari Dinas unsurnya itu untuk mengampu di posko," katanya.

Diketahui pada tahun lalu ada dua perusahaan di Kudus tersendat dalam membayarkan THR. Perusahaan tersebut mengalami penurunan omzet karena dampak pandemi.

Namun, kata Rini, masalah tersebut kini telah teratasi. Dia berharap, pada tahun ini seluruh perusahaan di Kudus mampu membayarkan THR kepada setiap buruhnya. (*)

Baca juga: Update Transfer Persib Bandung Liga 1, 4 Pemain Masuk, 11 Pemain Keluar Termasuk Rashid dan Bruno

Baca juga: IBI Ranting RSI PKU Muhammadiyah Tegal Bagikan 300 Voucher Sembako

Baca juga: Jadwal Timnas U19 Indonesia di Toulon Tournament 2022, Hadapi Negara-negara Kuat di Dunia

Baca juga: IBI Ranting RSI PKU Muhammadiyah Tegal Bagikan 300 Voucher Sembako

Sumber: Tribun Jateng
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved