Pimti Perempuan Angkat Isu Kesetaraan Gender dalam Pendidikan, Industri Pariwisata dan Pemerintahan

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Ikatan Pimti (Pimpinan tinggi) ASN Perempuan Indonesia memperingati hari Kartini tahun 2022 dengan menggelar webinar bertajuk "Perempuan Tangguh Mewujudkan Indonesia Maju", pada Jum’at (22/4/2022).

Webinar dihantarkan oleh Farah Annisa sebagai pemandu acara, menghadirkan pembicara Bintang Puspayoga selaku Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Nadiem Anwar Makarim Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Rriset dan Teknologi, Sandiaga Uno Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan Nawal Nely selaku Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian Badan Usaha Milik Negara.

Sebagai moderator ialah Prof Eni Listiani Dewi, perempuan asal magelang yang menjadi Peneliti Ahli Utama dan Profesor Riset di BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional). Ia juga pemegang hak paten bioreaktor hidrogen dan 2 hak merek, serta telah menerbitkan buku dan 200 judul makalah nasional maupun internasional.

Kehadiran para menteri dalam peringatan Hari Kartini meyakinkan Sri Hadiati Wara Kustriani, S.H., MBA., Komisioner Komisi Aparatur Sipil Negara Presidium Ikatan Pimti Perempuan Indonesia, bahwa mereka adalah pendukung perempuan untuk maju di kancah nasional bahkan global.

"Kami menghaturkan apresiasi dan kebanggaan kami atas kehadiran ibu bapak menteri pada webinar Pimti," ucap Sri Hadiati Wara Kustriani.

Webinar dalam rangka Hari Kartini, ini menitikberatkan pembahasan pada pentingnya peran serta wanita di tiga sektor yaitu pendidikan, industri pariwisata dan pemerintahan.

Dalam paparannya, Sandiaga Salahudin Uno selaku Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengungkapkan bahwa ketiga sektor yaitu pendidikan, industri pariwisata dan pemerintahan masih didominasi oleh kaum laki-laki.

"Ketimpangan representasi perempuan nampak jelas diberbagai sektor pekerjaan. Data BPS menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan di parlemen masih terhitung rendah yaitu 17,32 % pada 2014 dan sedikit meningkat menjadi 20,87 pada 2019. Data World Bank (2019) menunjukkan bahwa Indonesia berada di posisi ketujuh di Asia Tenggara dan peringkat 114 sedunia untuk keterwakilan perempuan di parlemen," terang Sandi.

"Dibidang lain seperti pariwisata, peran aktif perempuan Indonesia relatif masih rendah jika dibanding negara tetangga seperti Thailand dan Singapura.

Padahal, sektor pariwisata diandalkan menjadi peluang usaha paling strategis bagi perempuan, mengingat sifat sektor pariwisata yang dianggap sebagai perpanjangan fungsi rumah tangga. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf,red) berpendapat salah satu akar permasalahan ini bersumber dari rendahnya akses pendidikan dan pelatihan bagi perempuan," papar Sandi.

Sementara itu Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nadiem Makarim menambahkan, akses pendidikan dan pelatihan bagi perempuan adalah titik pijak yang penting untuk mengurangi ketimpangan perempuan baik di lingkup politik, pemerintahan, pariwisata maupun sektor lainnya.

"Namun, survei BPS dan Kementerian PPPA pada 2018-2019 menunjukkan bahwa dalam hal pendidikan itu sendiri, ketimpangan gender masih tinggi. Ini bisa dilihat dari angka melek huruf laki-laki yang masih lebih tinggi daripada perempuan, yaitu sebesar 97,33 % untuk laki-laki dan 93,99 % untuk perempuan data dari Kementerian PPPA menunjukkan bahwa pada 2019 jumlah perempuan yang tidak melanjutkan Pendidikan tinggi lebih banyak ketimbang laki-laki dengan presentasi masing - masing 20,74 persen dan 15,29 persen," jelas Nadiem.

Hal ini berlaku sebaliknya, sambungnya, dimana presentase laki-laki 15 tahun keatas yang telah menamatkan Pendidikan SMA ke atas lebih tinggi dibandingkan perempuan dengan besar persentase masing-masing 37,70 persen dan 32,53 persen.

"Keterwakilan perempuan dalam segala bidang berkontribusi penting pada pemerataan pembangunan sebagaimana tercantum dalam Strategic Development Goals (SDGs)," tegas Nadiem.

"Melibatkan perempuan dalam setiap bidang tidak hanya berdampak pada kesetaraan perempuan saja tapi pada keberlanjutan pembangunan," tambahnya.