Kerusuhan Berdarah Lengserkan Klan Paling Berkuasa di Sri Lanka

TRIBUNJATENG.COM, KOLOMBO - Krisis ekonomi berkepanjangan di Sri Lanka berbuntut kejatuhan dramatis klan paling berkuasa di negeri itu, menyusul pertumpahan darah yang terjadi pada Senin (9/5).

Sepanjang Senin (9/5) malam, tentara bersenjata lengkap berusaha menghalau gelombang demonstran yang berulangkali berusaha merangsek masuk ke dalam kediaman Perdana  Menteri (PM) Mahinda Rajapaksa, yang disebut Temple Trees di Kolombo, Sri Lanka.

Saat itu, perdana menteri sedang berada di dalam rumah, sehingga harus dievakuasi. Buntutnya, pada Selasa (10/5), Presiden Gotabaya Rajapaksa memberikan kewenangan darurat kepada militer dan kepolisian.

Menurut aturan tersebut, aparat berhak menahan orang tanpa dakwaan selama 24 jam, melakukan penggerebekan paksa terhadap kediaman tersangka, termasuk menyita kendaraan pribadi.

Amarah warga sempat membeludak, yang memaksa PM Mahindra harus mengundurkan diri, akibat pertumpahan darah sepanjang Senin kemarin. 

Perdana menteri pun telah menyatakan mengundurkan diri. Sayangnya, mundurnya Rajapaksa dari jabatan gagal meredakan kemarahan demonstran.

Eskalasi ikut dipicu serangan massa pendukung partai pemerintah terhadap demonstran yang bermukim di depan kediaman perdana menteri.

Hasilnya, kader Partai Fron Rakyat Sri Lanka (SLPP) dijadikan sasaran serangan balas dendam di penjuru negeri. Demonstran dilaporkan membakar 70 rumah dan kantor milik bekas menteri atau pejabat lain, ditambah 150 kendaraan bermotor.

Pada hari yang sama, anggota legislatif dari SLPP, Amarakeerthi Athukorale, dikabarkan tewas di Nittambuwa, setelah iring-iringan kendaraannya menjadi sasaran amukan massa. Ia dan pengawalnya sempat melepaskan tembakan ke arah demonstran, sebelum melarikan diri ke dalam sebuah gedung.

Jenazah Athukorale yang dipenuhi luka baru bisa diungsikan beberapa jam kemudian, kata kepolisian Sri Lanka. Setidaknya tiga orang demonstran mengalami luka tembak.

Sementara di Weeraketiya, kampung halaman dinasti Rajapaksa, sekelompok massa berusaha membakar kediaman seorang politisi lokal. Usaha mereka digagalkan kepolisian yang menembak mati dua orang.

Secara keseluruhan, sebanyak tujuh orang dikabarkan tewas dalam kerusuhan sepanjang Senin, sementara 200 orang lainnya mengalami luka-luka.

Adapun, Presiden Gotabaya Rajapaksa bersikeras tidak mau mengundurkan diri. Parlemen membutuhkan proses politik yang pajang jika ingin memakzulkannya.

Sementara, pengunduran diri perdana menteri secara otomatis membubarkan kabinet pemerintah.

"Perdana menteri harus mengundurkan diri dengan tidak hormat setelah pendukungnya melancarkan gelombang kekerasan Senin kemarin," kata Jayadeva Uyangoda, pengamat politik di Kolombo.

Menurut dia, pengunduran diri Mahindra akan semakin menyudutkan adik kandungnya, Gotabaya. Keduanya sempat mengaku keliru untuk tidak meminta bantuan Dana Moneter Internasional (IMF) lebih dini terkait dengan krisis ekonomi yang terjadi.

Saat ini, pemerintah Sri Lanka hanya memiliki cadangan mata uang asing senilai 50 juta dollar AS. Jumlah tersebut tidak cukup untuk membiayai impor kebutuhan pokok. Akibatnya, kelangkaan bahan pangan dan bahan bakar merajalela.

Sri Lanka menghadapi krisis ekonomi terburuk sejak merdeka dari Inggris pada 1948. Hal itu menyebabkan masyarakat sangat marah karena biaya hidup melonjak drastis. Orang-orang tidak lagi mampu membeli barang-barang penting, termasuk makanan, obat-obatan, hingga bahan bakar.

Pandemi covid-19 menyebabkan penurunan kunjungan turis, karena pariwisata merupakan satu sumber mata uang asing terbesar bagi Sri Lanka. Namun, banyak ahli menilai, salah urus ekonomi juga menjadi faktor krisis yang terjadi saat ini.

Sri Lanka terlilit utang luar negeri sebesar 25 miliar dollar AS yang jatuh tempo pada 2026. Secara keseluruhan, negeri kepulauan itu berutang sebesar 51 miliar dollar AS kepada donor asing, kebanyakan kepada China atau India.

Situasi itu memicu amarah penduduk terhadap klan Rajapaksa yang tidak hanya menguasai politik, tetapi juga menggurita di berbagai sektor ekonomi Sri Lanka.

"Tekanan tidak mengendur selama beberapa pekan agar presiden mengundurkan diri. Tapi dia tidak terlalu peduli. Warga sangat marah, dan kemarahan itu tidak akan mereda dalam waktu dekat,” kata Bhavani Fonseka, peneliti senior di lembaga penelitian Center for Policy Alternatives di Colombo. (Tribunnews)