Berita Purbalingga

Pemkab Purbalingga Mulai Libatkan Ketua RT, Awasi Kualitas BNPT, Kalau Tak Sesuai Bisa Lapor Dinsos

Ketua RT juga lebih paham mengenai keadaan warganya, mana yang layak mendapat bantuan dan mana yang tidak, karena lingkupnya kecil.

Penulis: Permata Putra Sejati | Editor: deni setiawan
PEMKAB PURBALINGGA
Bupati Purbalingga, Dyah Hayuning Pratiwi dalam Silaturahmi dan Halal Bihalal bersama Aparatur Pemerintah di Kecamatan Karangjambu dan Karangreja, Selasa (31/5/2022). 

TRIBUNJATENG.COM, PURBALINGGA - Bupati Purbalingga, Dyah Hayuning Pratiwi akan melibatkan para Ketua Rukun Tetangga (RT) turut mengawasi kualitas komoditas dalam Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). 

Hal ini diungkapkan Bupati dalam Silaturahmi dan Halal Bihalal bersama Aparatur Pemerintah di Kecamatan Karangjambu dan Karangreja, Selasa (31/5/2022).

Bupati mengungkapkan, beberapa waktu lalu kerap ada keluhan mengenai kualitas komoditas BPNT yang tidak bagus. 

Baca juga: Memperingati Bulan Gambar Nasional, Sebanyak 32 Karya Lukis di Purbalingga Ikuti Pameran

Baca juga: 23 Desa di Purbalingga Dapat DAK dan Sanitasi untuk Penuhi Kebutuhan Air Bersih

Baca juga: Bupati Tiwi Akan Panggil Distributor Terkait Harga Minyak Goreng Melebihi HET di Purbalingga

Baca juga: BREAKING NEWS: Asik Mancing di Sungai Kacangan Purbalingga, Tiba-tiba Banjir, 2 Orang Hanyut

"Oleh karenanya, kami libatkan ketua RT di setiap ada penyaluran bantuan."

"Termasuk penyaluran BPNT, harus ikut mengawal."

"Kalau ada komoditas-komoditas yang tidak bagus, speknya tidak sesuai, langsung laporkan ke Dinsos Kabupaten Purbalingga."

"Atau langsung minta kepada e-Waroeng untuk mengganti dengan komoditas yang baik," ungkap Bupati Tiwi kepada Tribunjateng.com, Rabu (1/6/2022). 

Disamping dalam hal pengawasan, Bupati juga akan melibatkan Ketua RT dalam hal pendataan kesejahteraan sosial. 

Sebab jumlah Ketua RT di Purbalingga saat ini cukup banyak, yakni 5.200 orang.

"Ketua RT juga lebih paham mengenai keadaan warganya, mana yang layak mendapat bantuan dan mana yang tidak, karena lingkupnya kecil," katanya.

Bupati menyebut, pelibatan Ketua RT ini penting dilakukan mengingat kerap ada aduan, bahwa bantuan-bantuan sosial yang diberikan dinilai tidak tepat sasaran. 

Bupati meminta, apabila mendapati warga yang layak mendapatkan bantuan tapi belum mendapatkan apa-apa, maka Ketua RT bisa langsung lapor ke Dinsos Kabupaten Kendal.

"Jadi mereka adalah kepanjangan tangan pemerintah yang nantinya selain ditugaskan dalam hal pendataan juga ikut dalam pengawasan, pendistribusian bantuan di lapangan," katanya. 

Bupati meyakinkan kepada para Ketua RT, bahwa tugas-tugas tersebut akan diganjar dengan honor dari Pemkab Purbalingga

Bahkan tidak menutup kemungkinan akan ditambah terkait honor. 

"Jadi para ketua RT ini harus semangat."

"Selain bantu Kepala Desa dengan program-programnya juga bantu kami dengan pengawasan-pengawasan bantuan di lapangan," kata Bupati Tiwi. (*)

Baca juga: 100 Pemuda Ikuti Refleksi Hari Lahir Pancasila di Gereja Kendal

Baca juga: Keren Nih, Kota Pekalongan Sudah Tuntas Frambusia Tahun Ini, Kemenkes Berikan Penghargaan

Baca juga: Begini Megahnya Gunung Lawu Melalui Bukit Ganduman Karanganyar, HTM Cuma Rp 5.000

Baca juga: Harga Minyak Goreng Curah di Semarang Naik, Terkendala Banjir Rob

Baca juga: Sisningsih Sutarmin Kaget saat Dr Aqua Dwipayana Memintanya ke Depan  

Sumber: Tribun Jateng
BERITATERKAIT
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved