Subsidi Pertalite Disebut Tak Tepat Sasaran, Seharusnya Hanya untuk Sepeda Motor

Sedangkan aturan yang dibuat nantinya harus memberikan kemudahan identifikasi golongan mana yang berhak membeli BBM bersubsidi.

"Misalnya, pengguna Pertalite itu hanya motor saja, maka Pertalite yang dijual di SPBU ya khusus hanya untuk motor. Adapun untuk mobil pakainya Pertamax," ujar Sujarwanto.

Selain itu, lanjutnya, konsumsi BBM bersubsidi untuk angkutan umum juga mesti diatur dengan jelas. Hal ini mengingat kini banyak juga kendaraan pribadi yang digunakan sebagai transportasi online.

"Kalau angkutan umum yang berplat kuning itu gampang. Tapi nanti orang-orang yang kendaraannya untuk transportasi online juga harus jelas," ujar Sujarwanto.

Baca juga: Pengakuan Anggota Khilafatul Muslimin di Jepara:Kegiatan Masih Aktif, Diikuti Warga di Sejumlah Desa

Baca juga: Sikapi Penghapusan Pegawai Non ASN Pemkot Semarang pada 2023, Hendi Siapkan Langkah Strategis

Baca juga: Jajaran Polri-TNI Tanam Puluhan Ribu Mangrove di 7 Lokasi Pesisir Kendal

Menurutnya, saat ini konsumsi Pertalite di Jateng meningkat karena adanya peralihan konsumsi Pertamax ke Pertalite. Secara nasional, hingga Mei 2022,jumlah realisasi Pertalite telah mencapai lebih dari 50 persen dari kuota yang ditetapkan untuk tahun 2022.

"Datanya kurang lebih sama dengan nasional, karena memang pulau jawa kan kontribusi besar untuk konsumsi BBM," ungkapnya.

Sujarwanto pun mendorong masyarakat mampu untuk menggunakan Pertamax dibandingkan dengan Pertalite yang merupakan BBM bersubsidi. Selain itu, edukasi ke masyarakat juga terus digencarkan, termasuk pengawasan terhadap terjadinya penyimpangan penggunaan BBM bersubsidi.

"Kita terus lakukan edukasi ke masyarakat, juga pengecekan di lapangan, untuk memastikan tidak ada penyimpangan, termasuk untuk ketersediaannya di SPBU," pungkas Sujarwanto.(*)