Penghapusan Tenaga Honorer, Pemkab Batang Masih Tunggu Kejelasan Teknis dari Pusat
Kementerian PANRB resmi hapus tenaga kerja honorer di lingkungan instansi pemerintah.
Penulis: dina indriani | Editor: sujarwo
lihat foto
Supardi pun mengaku tidak mengetahui jumlah tenaga kegiatan lantara kontraknya ada di tiap OPD dalam jumlah yang bervariasi.
“Makanya kalau pemerintah memberi solusi di-PPPK-kan, atau skema tenaga alih daya (outsourching) untuk para pegawai yang tidak masuk kategori PNS dan PPPK, sampai saat ini Pemkab sendiri tetap akan menunggu kejelasannya dari pusat," tandasnya.
Ikatan Non ASN Kabupaten Batang melakukan audiensi terkait isu penghapusan honorer dengan BKD Kabupaten Batang
Ketua Ketua Ikatan Non ASN Kabupaten Batang, Sukoningsih bersama anggota inti lainnya belum lama ini melakukan audiensi deng Kepala BKD Kabupaten Batang terkait isu penghapusan honorer.
"Dari BKD pun menyambut baik adanya paguyuban ini dan menyampaikan aspirasinya melalui audiensinya bukan menyudutkan pemerintah," tuturnya kepada Tribunjateng.com,
Dan pada audiensi itu menghasilkan beberapa poin di antaranya :
* Untuk SE mengenai mengenai penghapusan Tenaga Honorer/Kontrak belum ada Juknis dari Pemerintah Pusat, sehingga untuk tahun 2023 Tenaga Honorer masih dibutuhkan dan dianggarkan.
* Untuk SE mengenai mengenai penghapusan Tenaga Honorer/Kontrak belum ada Juknis dari Pemerintah Pusat, sehingga untuk tahun 2023 Tenaga Honorer masih dibutuhkan dan dianggarkan.
* Pemerintah Daerah sudah ada koordinasi mengenai nasib teman-teman Tenaga Honorer/Kontrak dan akan berkoordinasi lebih intens mengenai kelanjutan di tahun 2024.
* Pemerintah Daerah sudah berupaya untuk mengatasi permasalahan Tenaga Honorer/Kontrak, namun kebijakan ada di Pemerintah Pusat walaupun anggaran belanja P3K di bebankan kepada Pemerintah Daerah.
* Pemerintah Pusat masih fokus untuk menyelesaikan kebutuhan pegawai pada bidang Pendidikan dan Kesehatan, namun tenaga honorer diluar bidang tsb tetap semangat dan meningkatkan kinerjanya
* Kepala BKD meminta data Tenaga Honorer/Kontrak yang ada di OPD SE Kabupaten Batang agar kalau ada peluang masuk ke P3K dari BKD mempunyai data yang siap untuk digunakan.
"Kepala BKD bersedia untuk menjadi Penasehat dan akan ada diskusi lebih lanjut dengan ibu PJ Bupati, PJ. Sekda yang akan difasilitasi oleh Kepala BKD, dan untuk kesejahteraan masih terus diupayakan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemda," jelasnya.
Mengenai data tenaga non ASN, hingga saat ini pihaknya masih melakukan pendataan.
"Untuk datanya kita masih proses ya mbak, belum ada data fix, takut kalau meleset, tapi intinya Pemda responship baik dengan forum non ASN dan tetap melindungi, mengayomi serta mensejahterakan kita," imbuhnya.
