Sambang Desa Tersono, Bupati Batang Dengar Langsung Keluhan Warga Soal Dana Desa Siaga

TRIBUNJATENG.COM,BATANG - Warga Desa Tersono, Kecamatan Tersono, tampak antusias menyambut kedatangan Bupati Batang M. Faiz Kurniawan dan Wakil Bupati Suyono dalam gelaran program Sambang Desa, Senin (6/10/2025). 

Tak sekadar kunjungan seremonial, Pemkab Batang membawa langsung beragam layanan publik ke Tempat Pelayanan Sementara Terpadu dan Terintegrasi  (TPS TT) Desa Tersono.

Mulai dari pengurusan dokumen kependudukan, pembayaran pajak, hingga sertifikasi tanah, semua tersedia tanpa warga harus jauh-jauh ke kota.

Baca juga: 95 Pendekar Muda Bertarung di GOR Abirawa Batang, IPSI Panaskan Mesin Menuju Porprov Jateng

“Layanan ini kami bawa agar masyarakat bisa mengaksesnya dengan mudah. Monggo, silakan dimanfaatkan sampai siang nanti,” ujar Bupati Faiz kepada warga.

Tak hanya urusan administrasi, Pemkab juga menghadirkan perpustakaan keliling, donor darah, hingga konsultasi perizinan dan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM. 

Namun, di balik ramainya pelayanan, warga juga memanfaatkan momen ini untuk menyampaikan aspirasi.

Salah satunya datang dari Yulianita Ningsih, warga setempat yang mengeluhkan terkait keterbatasan dana bagi program Desa Siaga dan kegiatan PKK.

“Desa Siaga itu butuh dana besar, tapi tidak ada anggaran khusus. Kami terpaksa cari cara agar kegiatan tetap jalan. Kami butuh solusi,” ungkapnya.

Keluhan lain juga mencuat, seperti perpustakaan sekolah yang kurang aktif, serta nasib guru RA dan honorer yang belum terdata di Dapodik.

Menanggapi hal itu, Bupati Faiz menyoroti peran strategis PKK dalam mengubah perilaku masyarakat, terutama soal pengelolaan sampah.

Baca juga: Detik-detik Mobil Toyota Berpenumpang Dua Orang Terbakar di Jalan Tol Semarang Batang

“Kalau TPST itu hilirnya. Hulunya adalah perilaku masyarakat. PKK ini dipercaya warga, meski tanpa anggaran besar mereka tetap aktif,” jelasnya.

Ia pun mendorong agar pemerintah desa mulai mengalokasikan anggaran secara adil untuk PKK, karena organisasi ini dinilai sebagai ujung tombak edukasi sosial.

“PKK perlu penganggaran yang terencana. Mereka garda terdepan perubahan perilaku,” pungkasnya.(din)