Berita Nasional

MUI Jatim Keluarkan 3 Sikap Soal Pernikahan Beda Agama yang Diizinkan Pengadilan di Surabaya

Sementara ketiga, larangan pernikahan beda agama dalam Islam sebenarnya bukan untuk mendiskriminasikan agama lain

Editor: muslimah
istimewa
Ilustrasi 

TRIBUNJATENG.COM - Beberapa waktu terakhir masyarakat dihebohkan kabar pernikahan beda agama di Surabaya.

Pernikahan beda agama yang dikabulkan Pengadilan Negeri Surabaya kini mendapat tanggapan dari Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur.

MUI Jatim mengeluarkan tiga sikap.

Hal tersebut tertera dalam keterangan tertulis yang dirilis pada Kamis (23/6/2022) malam.

Baca juga: Kronologi Nikita Mirzani Ditetapkan Jadi Tersangka, Dijerat UU ITE Terkait Pencemaran Nama Baik

Baca juga: Motor Matik Sering Kegasruk di Jalan Tak Rata, Para Biker Bisa Ikuti Tips dari Astra Motor Jateng 

Sekretaris Komisi Fatwa MUI Jawa Timur KH Sholihin mengatakan PN Surabaya tidak mengesahkan pernikahan beda agama namun hanya memberikan izin berdasar regulasi.

Selain itu, KH Sholihin mengungkapkan bahwa stigma yang berkembang saat ini jika pernikahan secara agama tidak dilegalkan, maka akan mengakibatkan kumpul kebo.

“Ini adalah masalah prasangka, bisa iya bisa tidak. Tapi sementara orang yang melakukan pernikahan beda agama pasti melanggar ajaran agama.,"

"Maka sesuatu yang masih prasangka tidak bisa mengalahkan hal yang sudah pasti,” ungkapnya.

Dari hasil pembahasan, setidaknya terdapat tiga sikap dari MUI Jatim.

Pertama, Mengacu pada Fatwa MUI 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 tentang perkawinan beda agama, UU No 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam maka Komisi Fatwa MUI Jawa Timur menolak perkawinan beda agama karena hukumnya haram dan tidak sah.

Kedua, pernikahan tidak hanya sebatas hubungan antarpersonal dan muamalah. Namun, ada unsur ubudiyah atau manifestasi ketaatan seorang hamba kepada tuhannya.

"Sedangkan Islam melarang pernikahan beda agama. Dengan demikian jika pernikahan beda agama dilegalkan maka secara otomatis mendorong seseorang menyalahi ajaran agamanya dan ini bertentangan dengan UU 1945 pasal 29 ayat 2," tambahnya.

Sementara ketiga, larangan pernikahan beda agama dalam Islam sebenarnya bukan untuk mendiskriminasikan agama lain.

Namun sebagai bentuk menjaga kemaslahatan dan proteksi atau perlindungan terhadap salah satu tujuan syariat yaitu hifz ad-din.

Halaman
12
Sumber: Tribun Solo
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved