Berita Banyumas

PPDB Tahun Depan Komisi E DPRD Jateng Harapkan Sosialisasi Lebih Dimaksimalkan 

PPDB 2022 kali ini masih mengalami beberapa persoalan dalam pelaksanaannya. 

Penulis: Imah Masitoh | Editor: sujarwo
ppd.semarangkota.go.id
Ilustrasi. PPDB Kota Semarang - Hasil PPDB Kota Semarang 2022/2023. Sebanyak 5.367 siswa lulusan SD tidak tertampung di SMP negeri. Hal itu lantaran daya tampung SMP Negeri tidak sebanding dengan jumlah lulusan SD pada penenerimaan peserta didik baru (PPDB) 2022/2023. 

TRIBUNJATENG.COM, BANYUMAS - Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2022 sudah berakhir. Namun nampaknya PPDB 2022 kali ini masih mengalami beberapa persoalan dalam pelaksanaannya. 

PPDB tahun ini masih menjadi masalah di beberapa daerah, seperti jumlah kuota yang tidak memadai, atau belum meratanya persebaran sekolah dalam wilayah tertentu. 

Abdul Hamid Ketua Komisi E DPRD Jateng mengatakan salah satu permasalahan PPDB tahun ini karena belum maksimalnya sosialisasi kepada masyarakat. 

"Sosialisasi saya rasa kurang maksimal, sehingga mereka untuk mengakses secara langsung yang kategori blank spot itu sangat kesulitan," ungkapnya kepada Tribunjateng.com melalui sambungan telefon, Kamis (7/7/2022). 

Seperti diketahui PPDB sekarang terdapat 4 jalur yaitu jalur zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua, serta jalur prestasi. 

"Kalau sosialisasinya sudah merata sebenarnya bisa diotak-atik, dipindah mungkin dari zona pendaftarannya, masuk jalur prestasi. Ini yang perlu dievaluasi," jelasnya. 

Solusi permasalahan sistem PPDB sekarang seperti kelas virtual ataupun hybrid, dan pengadaan sekolah baru masih membutuhkan evaluasi yang matang. 

"Untuk kelas virtual butuh evaluasi seperti konsepnya seperti apa, efektif atau tidak harus butuh pengkajian ulang yang lebih lagi," ucapnya. 

Hal ini melihat pembelajaran daring saat pandemi, Hamid mengatakan menyerapan tidak sampai 50 persen dari kebutuhan siswa di Jawa Tengah. 

Sementara untuk pengembangan pada sekolah saat ini pemerintah memang baru menggratiskan pendidikan di Jawa Tengah hanya sampai tingkatan SMA negeri saja. 

"Anggaran kita belum mampu untuk dapat memback up sekolah swasta minimal kebutuhan-kebutuhan sampai mereka menggratiskan," kata Hamid

Menurutnya, solusi yang jelas yaitu menambahkan sekolah negeri di tingkat daerah-daerah yang kosong atau blank spot. 

"Ini menjadi bukti negara juga hadir langsung untuk penyelenggaraan pelayanan pendidikan," tambahnya. 

Sistem zonasi yang ditujukan untuk pemerataan pendidikan nyatanya belum berhasil hingga sekarang. Anggapan dengan  sekolah favorit masih melekat di masyarakat. 

Halaman
12
Sumber: Tribun Jateng
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved