PT Pertamina Verifikasi Pendaftar BBM Bersubsidi dari Kabupaten Kudus Mulai‎ 1 Agustus 2022

TRIBUNJATENG.COM, KUDUS - PT Pertamina akan melakukan verifikasi terhadap masyarakat Kabupaten Kudus yang mendaftar melalui website untuk mendapatkan BBM bersubsidi mulai 1 Agustus 2022.

Senior Supervisor Communication and Relation Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah, Marthia Mulia Asri menjelaskan, ‎pendaftaran sebenarnya sudah bisa dilakukan saat ini tetapi masih masuk ke dalam daftar tunggu.

Warga masyarakat dapat mendaftarkan diri dengan mengaksesnya melalui subsiditepat.mypertamina.id.

"Sekarang sudah bisa daftar melalui webste, tetapi masih daftar tunggu. Nanti verifikasinya dimulai 1 Agustus 2022 untuk wilayah Kudus," ujar dia, saat sosialisasi BBM Bersubsidi, di Green Cafe, Rabu (13/7/2022).

Verifikasi akun tersebut akan dilaksanakan bersamaan dengan daerah lain yakni Kabupaten Tegal, Cilacap dan Banyumas.

‎Proses verifikasi tersebut berlangsung sekitar dua minggu atau 14 hari untuk mendapatkan barcode.

Kode khusus tersebut bisa dipakai untuk pengguna kendaraan roda empat atau lebih memperoleh BBM subsidi yakni solar dan pertalite.

‎"Barcode itu bisa disimpan di ponsel untuk dipakai saat membeli pertalite atau solar. Tidak ada pembatasan untuk pembelian BBM bersubsidi ini," jelas dia. 

‎Setiap akun tersebut, juga bisa mendaftarkan kendaraannya lebih dari satu unit. Saat ini jumlah pendaftar melalui website itu sudah mencapai 4.200 akun se-Jawa Tengah.

"Nanti juga kami akan membuat titik konsultasi untuk membantu konsumen mendaftar lewat website," jelas dia.

‎Dalam pendaftaran tersebut, pasien harus mengunggah KTP, foto selfie, foto kendaraan, dan STNK.

"Tidak ada kuota untuk pendaftaran ini, hanya saja nanti lihat apakah dokumennya seusai atau tidak agar bisa lolos verifikasi," jelasnya.

Sebelumnya, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting mengatakan, penyaluran pertalite  maupun solar subsidi masih memiliki berbagai tantangan.

Di antaranya penyaluran yang tidak  tepat sasaran, di mana pengguna yang seharusnya tidak berhak ikut mengkonsumsi BBM  bersubsidi dan ini turut mempengaruhi kuota yang harus dipatuhi Pertamina Patra Niaga  selaku badan usaha yang ditugaskan.