Berita Batang
Tahun Depan Pemkab Batang Fokus Pemulihan Ekonomi
Dalam penyusunan KUA-PPAS 2023 Kabupaten Batang telah ada sinergitas dan penyelarasan antara kebijakan pemerintah daerah, provinsi, dan pusat.
Penulis: dina indriani | Editor: deni setiawan
lihat foto
TRIBUNJATENG.COM, BATANG - Pada tahun anggaran 2023, Pemkab Batang fokus pada pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 dan sosial.
Hal itu disampaikan Pj Bupati Batang, Lani Dwi Rejeki saat sidang paripurna DPRD Kabupaten Batang tentang Penyampaian Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD TA 2023, Kamis (14/7/2022).
Baca juga: HEBOH! Warga Subah Batang Digegerkan Penemuan Mayat Dalam Karung, Diduga Korban Pembunuhan
Baca juga: Modus Begal Motor di Batang, Minta Tolong Distut Lalu Ancam Korban dengan Pistol Mainan
"Prioritas untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan infrastruktur yang belum selesai."
"Ekonomi secara menyeluruh di Kabupaten Batang juga kami prioritaskan di 2023,” tuturnya kepada Tribunjateng.com, Kamis (14/7/2022).
Dalam rapat paripurna DPRD itu, Lani Dwi Rejeki menyampaikan, untuk sektor pembiayaan dialokasikan untuk penyertaan modal daerah.
Anggaran pendapatan tercatat sebesar Rp 1,80 triliun.
“Jika penyusunan KUA dan PPAS TA 2023 berpedoman pada rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) Kabupaten Batang Tahun 2023 yang telah disusun dan ditetapkan pada 1 Juli 2022,” jelasnya.
Tema yang diusung adalah percepatan pemulihan sosial dan ekonomi, berbasis keunggulan SDM berkualitas.
Melalui optimalisasi sektor industri, serta peningkatan kemandirian keuangan daerah.
Gambaran secara umum, lanjut dia, rancangan KUA-PPAS 2023, adalah anggaran pendapatan sebesar Rp 1,80 triliun.
Anggaran belanja sebesar Rp 1,854 triliun dengan jumlah defisit sebesar Rp 50,21 miliar.
Baca juga: Bapera Batang Ajak Ribuan Pelajar Gemar Menabung Sejak Dini
Baca juga: Catat Syaratnya, Layanan Kunjungan Tatap Muka Terbatas Mulai 18 Juli 2022 di Lapas Batang
Sementara itu untuk penerimaan pembiayaan sebesar Rp 60,21 miliar dan pengeluaran pembiayaan Rp 10 miliar.
Surplus pembiayaannya sebesar Rp 50,21 miliar.
“Dalam kesempatan ini kami sampaikan bahwa kebijakan umum APBD 2023 di bidang pendapatan adalah optimalisasi PAD dengan meningkatkan kualitas SDM aparatur dan membangun sistem serta prosedur palayanan."
"Serta penyesuaian tarif dasar pengenaan pajak untuk belanja juga difokuskan pada peningkatan infrastruktur,” imbuhnya.
