Aturan PSE Kominfo, Mbak Rerie: Itu Perlindungan Publik

TRIBUNJATENG.COM, KUDUS – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Lestari Moerdijat menilai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sebagai langkah proteksi terhadap publik.

“Itu sebagai perlindungan publik, sebagaimana KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) melakukan perlindungan publik," kata Mbak Rerie sapaan akrabnya saat seminar forum masyarakat peduli penyiaran di Universitas Muria Kudus, Jumat (22/7/2022).

Rerie mengatakan, adanya aturan PSE dari Kominfo pada akhirnya semua platform mendaftar. Hal itu dinilai penting demi membatasi konten yang bisa merusak generasi penerus.

Dia mencontohkan, baru-baru ini di Tasikmalaya ada tragedi perundungan yang menimpa anak-anak. Pelaku perundungan tersebut merupakan anak-anak juga. Korban dipaksa untuk melakukan hal yang tidak masuk di akal.

“Dari mana mereka bisa punya ide ini. dari mana mereka punya ide untuk melakukan perundungan dengan menyuruh si korban, ternyata dari konten. Dari konten yang tidak dibatasi.”

“Karena memang KPI belum (bisa menindak). Kita musti memikirkan. Nyaris tidak mungkin nyaris mustahil, mereka bergerak di dunia tanpa batas, kalau KPI jelas ini yang geblek televisinya, televisinya ditegur. Yang melapaui batas production housenya, production housenya dicabut izinnya. Kalau ini kan tidak, siapa pun bisa menaikkan konten sesuka-sukanya dengan tujuan apa pun kemudian dengan model sesuai seleranya,” lanjut Rerie.

Untuk itu, adnaya aturan PSE dari Kominfo dinilai Rerie tidak ada unsur yang mengarah ke abuse of power.

Menurutnya, dalam aturan tersebut harus dilihat secara utuh. Tidak boleh sepotong-sepotong.

Di sisi lain, politisi Partai Nasdem ini juga mendorong agar generasi muda melek terhadap literasi media.

Dengan begitu, generasi penerus kuat dan mampu menjaga diri dari bermacam isu yang bersifat misinformasi.

“Kita belajar bangsa ini nyaris diporakporandakan, dipecah belah akibat misinformasi yang sengaja dimainkan. Ini bisa terjadi akibat ketiadaan literasi,” kata dia. (*)