Berita Kendal

Harapan Baperlitbang Kendal: Perbup Penyusunan Renja Bisa Digedok Tahun Ini

Raperbup diinisiasi Baperlitbang Kabupaten Kendal dalam rangka singkronisasi usulan masyarakat dan pokok-pokok pemikiran DPRD.

Penulis: Saiful Ma'sum | Editor: deni setiawan
PEMKAB KENDAL
Public hearing Raperbup Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengusulan Aspirasi Masyarakat dan Pokok-pokok Pikiran DPRD dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemkab Kendal, di Pendopo Tumenggung Bahurekso, Jumat (22/7/2022). 

TRIBUNJATENG.COM, KENDAL - Baperlitbang Kabupaten Kendal menginisiasi Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengusulan Aspirasi Masyarakat dan Pokok-pokok Pikiran DPRD dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemkab Kendal.

Raperbup tersebut telah dilakukan public hearing sejak Kamis (21/7/2022) untuk menyerap saran dan masukan dari berbagai pihak sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Bupati Kendal

Kepala Baperlitbang Kabupaten Kendal, Izzuddin Latif mengatakan, Raperbup itu diinisiasi dalam rangka singkronisasi usulan masyarakat dan pokok-pokok pemikiran DPRD.

Baca juga: Kisah Bapak dan Anak Terombang-ambing Seharian di Laut Kendal, Kapal Tenggelam Dihantam Ombak Besar

Guna memperkuat penetapan Perbup, pihaknya membutuhkan saran dan masukan dari masyarakat agar Peraturan Bupati yang nantinya jadi payung hukum bisa dijalankan dan dipedomani dengan baik.

Utamanya, dalam menjalankan proses-proses perencanaan pembangunan daerah. 

"Pengolahan saran dan masukan dari berbagai pihak kami terima melalui penyampaian langsung dalam public hearing dan tertulis melalui Bitli," terangnya kepada Tribunjateng.com, Jumat (22/7/2022).

Dia menyebut, ruang penyampaian saran dan masukan dibuka dalam satu pekan untuk mengumpulkan pendapat dari berbagai pihak. 

Pihaknya menarget, Raperbup ini bisa segera ditetapkan menjadi Perbup setelah mendapat fasilitasi Pemprov Jateng. 

Izzuddin berharap, masukan dan saran untuk mewujudkan kesepahaman dan mengharmoniskan usulan masyarakat dan pokok pikiran DPRD sesuai visi-misi dan arah kebijakan Pemkab Kendal.

"Public hearing melibatkan berbagai pihak."

Halaman
123
Sumber: Tribun Jateng
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved