Selamat, Tahun Ini Purbalingga Kembali Meraih Penghargaan KLA Tingkat Pratama

TRIBUNJATENG.COM, PURBALINGGA - Kabupaten Purbalingga meraih penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) Tahun 2022 dengan peringkat Pratama oleh Kementerian PPPA. 

Hal ini diketahui pada Malam Penganugrahan Apresiasi Kabupaten/Kota Layak Anak Tahun 2022 di Kabupaten Bogor, Jumat (22/7/2022).

Acara ini disaksikan secara daring oleh Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Purbalingga, Budi Susetyono yang mewakili Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi.

Selain Budi Susetyono, beberapa pejabat Lingkungan Pemkab Purbalingga pun ikut serta.

Kegiatan secara daring itu dilakukan di Pringgitan Rumah Dinas Bupati Purbalingga.

Baca juga: 8 Kafilah Wakili Kabupaten Purbalingga di MTQ Tingkat Provinsi Jawa Tengah XXIX Tahun 2022

Baca juga: Misteri Penemuan Mayat di Saluran Irigasi Purbalingga Terungkap, Polisi Beberkan Identitas Korban

"Berharap tahun depan kategorinya bisa naik."

"Tidak di posisi Pratama terus seperti tahun kemarin," kata Budi Susetyono kepada Tribunjateng.com, Minggu (24/7/2022). 

Kabupaten Purbalingga meraih penghargaan KLA 2022 dengan peringkat Pratama bersama 8 kabupaten lain di JawaTengah. 

Seperti Kabupaten Pati, Banyumas, Kudus, Banjarnegara, Jepara, Purworejo, Kendal, dan Semarang. 

Menteri PPPA RI, Bintang Puspayoga mengatakan, penghargaan ini diberikan kepada kabupaten/kota yang memiliki komitmen tinggi untuk mendukung pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak.

"Evaluasi dilakukan untuk mengukur capaian kinerja pelaksanaan 24 indikator yang telah ditetapkan yang pada akhirnya bermuara pada penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak yang terdiri dari 5 peringkat."

"Yaitu Pratama, Madya, Nindya, Utama, dan KLA," kata Menteri PPPA.

Baca juga: Warga Sumsel Diamankan Polres Purbalingga Karena Kepemilikan Psikotropika

Baca juga: BPR Artha Perwira Bantu RTLH dan Pelaku UMKM di Desa Krenceng Purbalingga, Ini Kata Bupati

Sebanyak 24 indikator yang dikejar dalam pencapaiannya terbagi dalam 6 klaster.

Yakni klaster pertama, Kelembagaan (Perda KLA, Terlembaga KLA, Keterlibatan masyarakat, dunia usaha dan media).

Kedua, Hak Sipil Kebebasan (Akta Kelahiran, Informasi Layak Anak, dan Partisipasi Anak).