Berita Blora

Tunggakan Pajak Kendaraan Warga Blora Capai Rp 12,4 Miliar, Tertinggi di Lima Kecamatan Ini

Paling besar Kecamatan Blora Kota, ada 25.657 objek pajak yang nunggak dengan nilai PKB mencapai Rp 3,6 miliar.

Editor: deni setiawan
PEMKAB BLORA
Wakil Bupati Blora Tri Yuli Setyowati. 

TRIBUNJATENG.COM, BLORA - Mengejutkan, Kabupaten Blora menjadi sorotan dalam kaitannya pembayaran pajak kendaraan bermotor di Jawa Tengah.

Kabupaten Blora disebut-sebut menjadi daerah cukup tinggi atas tunggakan pajak kendaraan bermotor atau disebut PKB).

Adapun berdasarkan data, tunggakan PKB di Kabupaten Blora mencapai Rp 12,4 miliar.

Baca juga: Blora Dorong Digitalisasi Produk UMKM dan Bangun Sistem Resi Gudang

Baca juga: Kain Ecoprint Motif Dedaunan Jadi Produk UMKM Baru Desa Tempuran, Bupati Blora: Top

Hal tersebut pun telah disampaikan Wakil Bupati Blora, Tri Yuli Setyowati dalam sosialisasi Kepatuhan Pembayaran PKB di Resto Seloparang Jepon, pada Kamis (4/8/2022).

"Paling besar Kecamatan Blora Kota, ada 25.657 objek pajak yang nunggak dengan nilai PKB mencapai Rp 3,6 miliar."

"Disusul Kecamatan Jepon, Ngawen, Todanan, dan Bogorejo, yang menempati posisi tunggakan PKB terbesar," ucap dia seperti dikutip dari Kompas.com, Kamis (4/8/2022).

Oleh karena itu, pihaknya meminta para Camat untuk melakukan koordinasi dengan BPPKAD dan Samsat Blora untuk meminta data tunggakan PKB per desa.

"Tolong nanti Pak Camat bisa memilah desa mana yang tunggakannya paling besar."

"Kumpulkan seluruh Kepala Desa atau Lurah, agar mereka nanti bisa mengingatkan masyarakat untuk melunasi tunggakan pajaknya," kata dia.

Menurutnya, keberadaan PKB sangat berpengaruh untuk pembiayaan pembangunan di Kabupaten Blora.

Sebab, PKB yang dibayarkan masyarakat ini nantinya juga akan kembali ke daerah dalam bentuk Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dari Pemprov Jateng untuk pembangunan.

“Jika pajaknya lancar tidak ada tunggakan, mungkin tidak sampai pinjam perbankan untuk pembangunan jalan kabupaten."

"Maka di sinilah pentingnya membayar pajak," terang dia.

Berdasarkan data, untuk alokasi DBH Pajak daerah dari PKB, BBNKB, dan BBKB dari Pemprov Jateng Tahun 2022 dialokasikan sebesar Rp 133.636.373.000.

Baca juga: Cek Ruang Pelayanan SPKT, Kapolres Blora Pastikan Pelayanan Prima

Baca juga: Satlantas Polres Blora Pasang Banner Imbauan Di Titik Rawan Laka Lantas

Sedangkan realisasi hingga Juni 2022, baru mencapai Rp 52.556.837.607 atau 39,33 persen.

Untuk mencapai target PKB, pihaknya telah mengeluarkan surat edaran untuk para perangkat daerah dan ASN.

Dia meminta aparatur desa dan kelurahan untuk mengimbau warga yang sedang mengurus administrasi agar segera melakukan pembayaran atau pelunasan kewajiban PKB yang dimiliki.

Termasuk saat aparatur desa dan kelurahan yang melaksanakan kegiatan berkaitan pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) juga menginformasikan hal serupa.

“Kami mewakili Bupati Blora, mengajak masyarakat sesarengan kontribusi pada pendapatan melalui pembayaran pajak."

"Karena dengan pajak pembangunan di Kabupaten Blora dapat terbantu."

"Sehingga tujuan menjadikan Blora sebagai kabupaten yang unggul dan berdaya saing dapat terwujud,” katanya.

Sementara itu, Kepala UPPD Samsat Blora, Achmad Susworo mengatakan, ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya tunggakan PKB di Kabupaten Blora.

"Berdasarkan survei yang kami lakukan, setidaknya ada empat faktor yang memengaruhi keterlambatan pembayaran pajak kendaraan oleh masyarakat."

"Faktor yang pertama adalah lupa, ini mencapai 56 persen."

"Kemudian tidak punya uang 25 persen, alamat tidak ditemukan 15 persen, sisanya rusak dan lain-lain sebanyak 4 persen," terang dia. (*)

Artikel ini telah tayang sebelumnya di Kompas.com berjudul Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor di Blora Capai Rp 12,4 Miliar, Ini Penyebabnya

Baca juga: Kabar Duka Hari Ini, Komedian Eddy Gombloh Meninggal Dunia, Dimakamkan Besok Jumat di Jakarta

Baca juga: Sikap Cristiano Ronaldo Kembali Jadi Sorotan, Kali Ini Bikin Erik ten Hag Kesal

Baca juga: Selangkah Lagi, Tiga Calon Pemain Naturalisasi Gabung Timnas Indonesia, Tunggu Persetujuan DPR

Baca juga: Alasan PSIS Semarang Datangkan Titus Bonai, Tambal Lini Serang Mahesa Jenar?

Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved