Wamenkumham Sosialisasi RKUHP Pada Kuliah Umum di Universitas Negeri Semarang

Menurut pria 49 tahun itu, misi nasionalisme merujuk kepada paham-paham kebangsaan, di mana Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, menjiwai pasal-pasal yang ada di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Sementara, demokratisasi bicara tentang keseimbangan yang tidak lepas dari fungsi hukum pidana, dimana hukum pidana memiliki fungsi melindungi dan yang dilindungi itu adalah kepentingan negara, kepentingan masyarakat dan kepentingan individu.

Sedangkan, dekolonisasi merupakan misi untuk merubah KUHP peninggalan Pemerintah Kolonial yang merujuk dan berorientasi pada suatu negara yang menjajah negara lain. Dimana konsep-konsep mendirikan dan menundukkan masih berlaku.

"Oleh karena itu, kita melihat konsep-konsep di dalam buku 1 KUHP yang sekarang masih berlaku itu adalah konsep-konsep yang memang ingin mendudukkan atau menundukkan kita. Wilayah Indonesia yang dikenal sebagai wilayah Hindia Belanda pada saat itu untuk tunduk dan patuh kepada pemerintah jajahan" jelasnya lagi

"Oleh karena itu kita lihat di dalam pidana pokok yang diatur dalam KUHP yang sekarang itu amat sangat terbatas yaitu mulai dari pidana mati, pidana penjara, pidana pidana denda dan pemberian pidana kurungan," sambungnya.

Terakhir di pembahasan awal, Prof Eddy menerangkan tentang misi konsolidasi yang menekankan pada penghimpunan dan penyatuan kembali berbagai macam bentuk kejahatan di luar lingkup KUHP untuk masuk ke dalam RKUHP.

Kuliah umum yang berlangsung di aula Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang diikuti hadiri oleh Kepala Kanwil Kemenkumham Jateng A Yuspahruddin, Pimpinan Tinggi Pratama Kanwil Kemenkumham Jateng dan Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.